Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dan Enny Nurbaningsih berpendapat, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan presidential threshold.
Namun demikian, pokok permohonan dinilai tidak beralasan menurut hukum.
"Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Manahan.
Adapun hakim konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan beralasan menurut hukum.
Suhartoyo dan Saldi Isra menyatakan, permohonan pemohon dikabulkan.
Dalam pembacaan putusan ini, salah satu perkara yang diputus adalah gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Ada pula perkara yang diajukan politikus Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono serta anggota DPD RI Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
