POJOKNEGERI.com – Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026 meskipun harga minyak mentah dunia terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Komitmen tersebut menjadi perhatian karena harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah mencapai sekitar US$92 per barel.
Angka itu melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada di kisaran US$70 per barel.
Bahlil menyampaikan kepastian harga BBM subsidi tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10), dalam agenda pembahasan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil.
Kenaikan ICP Berpotensi Menambah Beban APBN
Kenaikan harga minyak mentah berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran pemerintah untuk membiayai subsidi energi.
Selisih antara harga minyak aktual dan asumsi APBN dapat menambah tekanan fiskal, terutama jika kenaikan berlangsung dalam jangka panjang.
Meski demikian, Bahlil memperkirakan harga ICP masih berpeluang bertahan di bawah US$100 per barel apabila tren saat ini berlanjut.
Pemerintah pun berkomitmen mempertahankan harga BBM subsidi agar kenaikan harga minyak dunia tidak langsung membebani masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar.
“Sekarang rata-rata ICP di angka US$92 per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar US$70. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Namun, kenaikan harga minyak tetap menjadi tantangan karena dapat memengaruhi kebutuhan subsidi dan ruang fiskal negara.
Penerimaan Sektor ESDM Diproyeksikan Melampaui Target
Di tengah tantangan tersebut, Bahlil juga memaparkan proyeksi positif penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM sebesar Rp133 triliun.
Bahlil memperkirakan realisasi penerimaan tersebut dapat melampaui Rp160 triliun. Jika proyeksi itu tercapai, penerimaan negara dari sektor ESDM akan berada jauh di atas target yang telah ditetapkan.
Selain PNBP, pemerintah juga memperkirakan devisa dari ekspor batu bara melampaui target. Pemerintah sebelumnya menetapkan target devisa ekspor batu bara sebesar US$27 miliar, tetapi Bahlil memperkirakan nilainya dapat menembus lebih dari US$30 miliar meskipun produksi batu bara mengalami penurunan.
Proyeksi tersebut menjadi salah satu indikator kinerja sektor ESDM yang disampaikan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo Minta Percepatan Program Tanpa Melanggar Aturan
Bahlil turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo kepada jajaran kabinet agar mempercepat pelaksanaan program kerja. Presiden meminta para menteri meningkatkan kecepatan eksekusi tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan,” ucap Bahlil.
Arahan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan program sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Di sektor energi, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga harga BBM subsidi, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan negara ketika harga minyak dunia bergerak di atas asumsi APBN.
(*)
