DPRD Samarinda Soroti MBG Tak Layak Konsumsi, Desak Lakukan Evaluasi
POJOKNEGERI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah yang dinilai masih bermasalah.
Sorotan ini datang langsung dari Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh setelah muncul berbagai laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima siswa di beberapa sekolah di Samarinda.
DPRD menilai kualitas penyediaan makanan harus menjadi prioritas utama agar program tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan peserta didik.
Sejumlah temuan di lapangan memperkuat kekhawatiran tersebut. Celni menerima laporan adanya makanan berbau basi, sayuran berulat di SMAN 13 Samarinda, hingga roti berjamur di SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda.
Temuan itu memicu sorotan publik dan mendorong DPRD meminta pengawasan lebih ketat pada pengolahan dan distribusi makanan MBG.
Desakan DPRD terhadap Vendor Katering Profesional
Celni menegaskan bahwa penyedia makanan untuk program MBG tidak boleh dipilih sembarangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan siswa. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dalam proses tender dan pelaksanaan di lapangan. Ia menyampaikan,
“Makanya kita coba terus dalami dan berikan penyuluhan kepada penerima tender. Jika mendapatkan tender tersebut, harus benar-benar bertanggung jawab,” kata Celni di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis 23 April 2026.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menilai aspek administrasi dalam penentuan pemenang tender. Ia menilai pengalaman katering menjadi syarat penting.
“Jangan hanya soal mereka mendapatkan job dan langsung diambil tanpa memikirkan tenaga pelaksana yang berkompeten dalam penyajian makanan ini,” tegas Celni.
Ia kembali menekankan pentingnya kualitas penyajian makanan.
“Jadi memang dalam penyajian makanan ini harus yang berkompeten,” tambah dia.
Distribusi MBG Dinilai Belum Merata
Celni juga menyoroti bahwa distribusi program MBG di Samarinda belum menjangkau seluruh sekolah.
Ia meminta pemerintah melakukan pendataan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
DPRD menilai pemerataan menjadi kunci keberhasilan program agar tidak terjadi kesenjangan antar sekolah.
“Kita akan panggil Dinas Pendidikan Samarinda dan mendata sekolah mana saja yang memerlukan MBG, dan mana saja sekolah yang MBG-nya belum terlaksana,” pungkasnya.
DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal evaluasi program MBG agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Celni meminta semua pihak terkait meningkatkan koordinasi, mulai dari penyedia katering hingga dinas pendidikan, agar kasus makanan tidak layak konsumsi tidak kembali terulang di sekolah-sekolah.
(adv/dprdsmd))
