POJOKNEGERI.com – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan komitmennya menjaga independensi bank sentral di tengah rencana memperkuat sinergi dengan pemerintah.
Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antara kebijakan moneter dan fiskal tetap harus berjalan dalam koridor kredibilitas dan kemandirian BI.
Destry menyampaikan hal tersebut saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia menjadikan penguatan sinergi sebagai salah satu agenda utama apabila mendapat kepercayaan memimpin BI.
Namun, Destry menilai kerja sama dengan pemerintah tidak semestinya dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan bank sentral.
“Saya ingin tekankan di sini bahwa kata-kata sinergi ini tidak berarti juga mengurangi kredibilitas dan juga independensi dari Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Destry dalam Fit and Proper Test Calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Sinkronisasi Kebijakan untuk Dorong Pertumbuhan
Destry menjelaskan, BI dan pemerintah memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mencapai sasaran ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong koordinasi kebijakan moneter dan fiskal agar berjalan searah tanpa menghilangkan fungsi masing-masing lembaga.
Menurut Destry, keselarasan kebijakan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tertentu. BI, sebagai salah satu institusi negara, perlu mengambil peran melalui kebijakan yang sesuai dengan mandatnya.
“Kalau kita memang konsisten, kita sesuai dengan pemerintah, mau mencapai pertumbuhan tertentu. Tentu kita sebagai satu pelaku ataupun satu lembaga di dalam negara, kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita harus bekerja bergerak bersama. Bergerak bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan tentunya lebih luas, lebih tinggi,” jelasnya.
Fokus pada Sektor Riil dan Lapangan Kerja
Destry juga mengaitkan penguatan sinergi dengan mandat BI berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia mengatakan aturan tersebut tetap menempatkan independensi BI sebagai prinsip penting, sekaligus memberikan mandat untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
Karena itu, Destry berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Ia berharap kebijakan yang terkoordinasi dapat memberikan dampak lebih besar terhadap sektor riil.
“Iklim ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan sektor riil dan untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi artinya di sini tugas Bank Indonesia kita harus bisa menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan bersama-sama, tentunya dengan semua pihak stakeholder kita berusaha untuk mendorong sektor riil dan menciptakan lapangan kerjaan,” pungkasnya.
(*)
