Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Aceh Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027

00:00 / 04:32 1×
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – Pemerintah Aceh memperketat langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, serta bencana lain yang dipicu tingginya curah hujan.

“Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Prediksi Hujan Tinggi Jadi Perhatian Pemerintah

Mualem menjelaskan, penetapan status siaga darurat tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026.

Surat itu mengatur kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera.

Selain itu, Pemerintah Aceh mempertimbangkan analisis kondisi cuaca yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh melalui surat resmi tertanggal 10 November 2026.

Prediksi curah hujan tinggi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama di daerah yang memiliki kerawanan banjir dan tanah longsor.

Gubernur Instruksikan Pemantauan 24 Jam

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Mualem meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan pengawasan terhadap kondisi wilayah. Pemerintah Aceh juga menginstruksikan pemantauan intensif selama 24 jam di seluruh 23 kabupaten/kota.

Selain memantau perkembangan situasi, setiap daerah wajib menyampaikan laporan secara cepat apabila terjadi insiden bencana. Langkah ini bertujuan mempercepat koordinasi antarlembaga sekaligus memastikan petugas segera memberikan penanganan kepada masyarakat terdampak.

“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.

Peningkatan kewaspadaan tersebut menyusul banjir yang menerjang sejumlah wilayah Aceh dalam sepekan terakhir.

Banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, hingga Aceh Barat Daya.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram