POJOKNEGERI.com – Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menjadi perhatian setelah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan tahapan konstitusional yang harus ditempuh.
Yusril menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengambil peran dalam proses penggantian wakil presiden. Namun, proses tersebut harus diawali dengan surat pengunduran diri resmi dari Gibran yang ditujukan kepada MPR.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prabowo Ajukan Dua Kandidat
Setelah menetapkan kekosongan jabatan, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti. Presiden juga harus melengkapi pengajuan tersebut dengan dokumen persyaratan setiap kandidat.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
MPR Punya Waktu 60 Hari
Yusril menjelaskan, MPR kemudian menggelar pemilihan setelah menerima surat pengajuan dari Presiden. Konstitusi memberikan batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Gibran Sampaikan Niat Mau Mundur
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran membicarakan perkembangan persoalan hukum yang menyeret dokumen pendidikannya setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Prasetyo kemudian mengungkapkan isi pembicaraan yang berlangsung antara kedua pemimpin tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN
Meski Gibran menyampaikan niat mundur, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan tersebut.
Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan sejumlah saran selama diskusi berlangsung. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sumber polemik.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” pungkasnya.
(*)
