POJOKNEGERI.com – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru.
Persoalan yang sebelumnya bergulir di ranah hukum tersebut mulai berdampak langsung pada dinamika politik pemerintahan setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran membicarakan perkembangan persoalan hukum yang menyeret dokumen pendidikannya setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Prasetyo kemudian mengungkapkan isi pembicaraan yang berlangsung antara kedua pemimpin tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN
Meski Gibran menyampaikan niat mundur, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan tersebut.
Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan sejumlah saran selama diskusi berlangsung. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sumber polemik.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Putusan MA dan MK
Polemik yang menyeret Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang Selasa (6/10), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Persyaratan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan politik dan hukum mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, termasuk dorongan sejumlah pihak untuk membahas kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
(*)
