POJOKNEGERI.com – Fraksi Partai NasDem di DPR mulai mengambil langkah politik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mayoritas anggota fraksi tersebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan menyerahkan dokumennya kepada pimpinan DPR.
Langkah ini membuka peluang pembahasan polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional di parlemen. NasDem berharap pimpinan DPR segera menindaklanjuti usulan tersebut dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua Komisi XII DPR periode 2024-2029, Sugeng Suparwoto, membenarkan bahwa Fraksi NasDem telah menyampaikan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR.
“Sudah (diajukan) kemarin atas diskusi dengan Ketum dan Waketum, dan kita sudah menandatangani untuk Hak Menyatakan Pendapat,” ujarnya kepada wartawan di NasDem Tower, Rabu (11/11).
Sugeng menjelaskan, mayoritas anggota Fraksi NasDem di DPR telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak tersebut. Ia berharap pimpinan DPR segera membawa aspirasi itu ke forum resmi parlemen.
“Mudah-mudahan, kalau enggak salah besok akan ada paripurna dan nanti pimpinan DPR akan menindaklanjuti aspirasi dari hak menyatakan pendapat,” tuturnya.
NasDem Minta Gibran Mundur
Selain mendorong penggunaan mekanisme HMP, NasDem juga menyampaikan sikap politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Sugeng meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara baik-baik. Menurutnya, polemik yang berkaitan dengan persoalan ijazah tersebut tidak seharusnya terus membebani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menilai pengunduran diri secara elegan dapat menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan bangsa ini disandra oleh persoalan-persoalan yang sudah jelas dari sisi hukum dan tata negara. Maka, kami menghimbau kepada Pak Gibran, sudahlah, mundurlah dengan elegan, dengan baik, demi masyarakat,” katanya.
Putusan MA dan MK Picu Wacana Pemakzulan
Polemik yang menyeret Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang Selasa (6/10), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Persyaratan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan politik dan hukum mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, termasuk dorongan sejumlah pihak untuk membahas kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
(*)
