POJOKNEGERI.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus mengacu pada ketentuan konstitusi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi dan tidak tersedia alternatif lain untuk menyikapi persoalan yang berkembang.
Paloh menyampaikan pandangan tersebut seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait polemik ijazah Gibran harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh.
Paloh Sebut Polemik Ijazah Gibran Jadi Keprihatinan Bangsa
Di tengah munculnya wacana pemakzulan, Paloh mengaku prihatin terhadap polemik yang menyeret Gibran. Ia menilai persoalan tersebut bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan karena menyangkut sesama anak bangsa.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Paloh juga mengingatkan bahwa masyarakat telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia melalui Pemilu 2024 hingga 2029.
Namun, perjalanan pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun justru menghadapi persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran. Kondisi tersebut membuat Paloh menyayangkan polemik yang terus berkembang.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap Paloh.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.
Putusan MA dan MK Picu Wacana Pemakzulan
Polemik yang menyeret Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang Selasa (6/10), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Persyaratan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan politik dan hukum mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, termasuk dorongan sejumlah pihak untuk membahas kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
(*)
