POJOKNEGERI.com – DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjelaskan polemik ijazah pendidikannya sebelum mendorong proses pemakzulan.
PSI menilai klarifikasi langsung dari Gibran perlu menjadi bagian penting dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketua PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, polemik mengenai ijazah tidak serta-merta menjadi alasan untuk mendesak Gibran meninggalkan jabatannya.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari seperti dikutip dari detik.com, Selasa (10/11).
Ia menilai sejumlah pihak terlalu cepat mendorong pengunduran diri maupun pemakzulan tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan.
“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.
PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, Asalkan Sesuai Konstitusi
Bestari juga menanggapi ultimatum Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah.
Ia menegaskan PSI tidak mempermasalahkan apabila DPR membahas usulan pemakzulan. Namun, Bestari mengingatkan bahwa proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.
DPR Siapkan Pembahasan Usulan Tindak Lanjut
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR menerima berbagai usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Usulan tersebut datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Dasco menjelaskan DPR belum bisa membahas usulan tersebut secara resmi karena masih menjalani masa reses. Pimpinan DPR baru dapat memulai proses pembahasan setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11).
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dengan dimulainya masa sidang, DPR memiliki kesempatan untuk membahas berbagai aspirasi yang masuk sekaligus menentukan langkah konstitusional dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
(*)
