POJOKNEGERI.com – Polri menegaskan akan menerapkan mekanisme penegakan kode etik tanpa pandang bulu terhadap seluruh personel yang terseret dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan tetap harus menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), meskipun masih berstatus perwira tinggi (pati) aktif berpangkat bintang empat.
Kepastian tersebut menjadi perhatian karena kasus ini turut menyeret sejumlah pejabat tinggi Korps Bhayangkara.
Polri menegaskan pangkat dan jabatan tidak akan menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus kepada para terduga pelanggar.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan penegasan itu setelah Polri menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir saat menjawab pertanyaan mengenai mekanisme sidang etik Listyo Sigit.
Kapolri Tentukan Susunan Majelis Sidang
Isir menjelaskan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan langsung susunan majelis Komisi Kode Etik yang menangani perkara Listyo Sigit.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Menurut Isir, Polri akan menyesuaikan komposisi majelis dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pangkat terduga pelanggar.
Ia mencontohkan sidang etik Irjen Ahrie Sonta yang berstatus perwira tinggi bintang dua. Dalam persidangan tersebut, Polri menunjuk perwira tinggi bintang tiga sebagai pemimpin komisi sidang.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.
Sidang Etik Tersangka Lain Menyusul
Selain mempersiapkan persidangan Listyo Sigit, Polri juga menjadwalkan sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya. Isir menyebut institusinya menargetkan persidangan lanjutan mulai berlangsung pekan depan.
“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Mereka terdiri atas Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menahan tiga tersangka di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
(*)
