POJOKNEGERI.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengambil tanggung jawab atas insiden penembakan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga saat perayaan Maulid Nabi di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026.
Komnas HAM menilai insiden tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan terhadap anggota yang melepaskan tembakan. Lembaga itu juga meminta pimpinan TNI mengevaluasi komandan satuan yang bertugas di Aceh karena pengerahan prajurit dalam situasi yang melibatkan masyarakat sipil.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, menegaskan Panglima TNI harus memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses hukum yang terbuka.
“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ujar Amir dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (8/11).
Minta Senjata Diamankan dan Diuji Balistik
Komnas HAM juga meminta Panglima TNI segera mengamankan seluruh senjata api yang digunakan prajurit saat insiden berlangsung. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyelidik dapat memeriksa senjata melalui uji balistik dan mengungkap asal tembakan.
“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” sambungnya.
Insiden penembakan itu diduga bermula ketika pasukan TNI berupaya menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masyarakat dalam rangkaian perayaan Maulid Nabi. Dugaan tersebut perlu diuji melalui penyelidikan menyeluruh agar aparat dapat mengungkap kronologi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dorong Investigasi Gabungan
Selain meminta evaluasi internal TNI, Amiruddin mendorong Panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) membentuk Tim Gabungan Investigasi.
Tim tersebut perlu melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh. Amir mengusulkan Menko Polkam memimpin proses investigasi untuk memastikan berbagai pihak dapat mengawasi pengungkapan kasus.
Pada saat bersamaan, Komnas HAM akan menjalankan investigasi secara independen.
“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,” ucapnya.
Komnas HAM menegaskan investigasi independen tersebut akan menjadi bagian penting untuk menguji hasil penyelidikan aparat penegak hukum sekaligus mendorong pengungkapan peristiwa secara transparan.
(*)
