POJOKNEGERI.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng Polri untuk memperkuat penanganan kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.
Kedua lembaga sepakat meningkatkan koordinasi, mulai dari memberantas perjudian daring, penipuan online, dan praktik jual beli data hingga menindak pencurian infrastruktur telekomunikasi yang mengganggu akses internet.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan tertutup tersebut membahas penguatan sinergi dalam menjaga keamanan ruang digital sekaligus mempercepat implementasi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Komdigi dan Polri.
Suyudi mengatakan, pertemuan tersebut menjadi wadah bagi kedua lembaga untuk menyamakan langkah menghadapi perkembangan teknologi dan berbagai ancaman kejahatan di ruang digital.
“Pagi hari ini kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Ibu Menkomdigi yang telah hadir dan tentunya ini menjadi silaturahmi dan juga tatap muka sekalian kita berdiskusi terkait dengan isu-isu di ruang digital,” kata Suyudi kepada wartawan usai audiensi.
“Di mana kita sepakat untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk menjaga ruang digital ini lebih aman dan semakin aman. Karena kita tahu perkembangan teknologi begitu cepat,” lanjutnya.
Percepat Penanganan Penipuan Online dan Judi Daring
Suyudi menilai, perkembangan teknologi yang pesat menuntut aparat dan pemerintah bergerak cepat menangani berbagai bentuk kejahatan siber.
Menurutnya, kejahatan digital telah menimbulkan keresahan karena menyasar masyarakat melalui beragam modus.
“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi. Sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminir, bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Dia menyebut penipuan daring, perjudian online, dan love scam sebagai sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Suyudi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang membutuhkan penguatan regulasi dan langkah penanganan yang lebih terarah.
“Begitu juga apa yang selalu menjadi keresahan masyarakat kaitannya dengan hal-hal yang selalu dengan berita-berita bohong, hoaks, ini juga perlu ada sebuah langkah-langkah yang kuat secara regulasi. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita perkuat lagi terhadap hal itu,” tuturnya.
Komdigi Dorong Penindakan Sindikat Judi Online
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, audiensi tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan kerja sama antara Komdigi dan Polri. Dia membawa sejumlah laporan masyarakat yang membutuhkan penanganan bersama, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum.
“Yang pertama, laporan yang masuk pada kami tadi kami sampaikan kepada Pak Kapolri adalah maraknya jual beli data, kemudian juga penipuan scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, hoaks, dan lain-lain,” rinci Meutya.
Menurut Meutya, luasnya cakupan kejahatan digital membuat Komdigi membutuhkan dukungan Polri. Dia menekankan bahwa kedua lembaga perlu menggabungkan langkah preventif dengan penegakan hukum agar penanganan berbagai laporan masyarakat berjalan lebih efektif.
“Ini luas sekali kalau memang hanya dilakukan oleh Kemenkomdigi sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah enforcement,” jelasnya.
Meutya secara khusus meminta dukungan Polri untuk menindak sindikat perjudian daring internasional. Dia berharap penguatan kolaborasi dapat membantu menekan praktik judi online yang terus menjadi keluhan masyarakat.
“Kami meyakini sekali dengan kolaborasi yang akan kita giatkan lebih kuat lagi ke depan, maka kita dapat menekan angka judi online di tanah air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat, ditambah dengan tadi, penipuan online,” tutur Meutya.
Pencurian Kabel dan BTS Ganggu Akses Internet
Selain menyoroti kejahatan yang berlangsung melalui internet, Meutya meminta perhatian terhadap tindak kriminal yang menyasar infrastruktur telekomunikasi. Pencurian kabel dan perangkat Base Transceiver Station (BTS), menurutnya, dapat mengganggu layanan komunikasi dan memutus akses internet masyarakat di sejumlah wilayah.
“Yang ketiga, terkait pengamanan infrastruktur digital. Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat ketika akses internet itu terganggu. Terganggunya oleh tindakan-tindakan kriminal, di antaranya pemutusan kabel yang kemudian diperjualbelikan, tapi dampaknya luar biasa yaitu mematikan akses internet di satu wilayah,” lanjut Meutya.
Dia mengapresiasi penanganan hukum yang telah dilakukan terhadap kasus pencurian perangkat BTS. Meutya menilai, perlindungan infrastruktur telekomunikasi perlu menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keamanan ruang digital karena dampak kejahatannya langsung dirasakan masyarakat.
“Karena itu kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS, yang berujung dan berakibat kepada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” imbuhnya.
Perkuat Koordinasi untuk Lindungi Masyarakat
Meutya menegaskan, Komdigi siap memperkuat koordinasi dengan Polri untuk mengawal keamanan ruang digital. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap laporan masyarakat sekaligus memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan digital dan perusakan infrastruktur telekomunikasi.
“Pada prinsipnya adalah kami siap berkolaborasi, berkoordinasi dengan lebih intens lagi dengan Polri terkhusus di bawah pimpinan Pak Kapolri, Bapak Suyudi,” pungkasnya.
(*)
