CIREBON — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan kritik keras terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan warga akibat implementasi Program Makan Bergizi di wilayah Cirebon. Kejadian tragis ini memicu kekhawatiran besar mengenai standar keamanan pangan dalam program unggulan pemerintah tersebut.
Berdasarkan laporan terkini, sebanyak 270 orang harus mendapatkan perawatan medis secara intensif setelah mengonsumsi sajian dari penyedia jasa boga. Oleh karena itu, Charles mendesak pihak otoritas terkait untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pihak pengelola dapur yang bertanggung jawab.
Politisi tersebut menegaskan bahwa keselamatan nyawa masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Selain itu, ia mengusulkan agar dapur yang menjadi pemicu keracunan tersebut harus ditutup secara permanen guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Desakan Penutupan Permanen Dapur Program Makan Bergizi
Charles Honoris menyatakan bahwa insiden ini merupakan kegagalan serius dalam aspek pengawasan kualitas makanan. Karena kejadian ini berdampak pada ratusan jiwa, maka evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok Program Makan Bergizi sangat mendesak untuk dilakukan.
Berikut adalah poin-poin krusial yang ditegaskan oleh Komisi IX DPR RI dalam merespons kasus ini:
- Penutupan permanen bagi dapur atau vendor yang terbukti lalai dalam menjaga higienitas makanan.
- Audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan di setiap titik distribusi.
- Peningkatan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM terhadap penyedia jasa boga mitra pemerintah.
- Pemberian kompensasi dan pengobatan gratis bagi seluruh korban keracunan massal.
Sementara itu, Charles juga menyoroti pentingnya sertifikasi keamanan pangan bagi setiap vendor yang terlibat dalam Program Makan Bergizi. Hal ini bertujuan agar standar nutrisi dan kesehatan tetap terjaga tanpa membahayakan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Langkah Evaluasi Menyeluruh oleh Komisi IX DPR RI
Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, namun aspek keamanan pangan tetap menjadi fondasi utama. Charles berpendapat bahwa tanpa pengawasan ketat, program tersebut justru bisa berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan publik.
Oleh sebab itu, Komisi IX berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara mendalam. Selain itu, DPR akan meninjau kembali regulasi mengenai pemilihan vendor agar hanya perusahaan berpengalaman dan teruji yang bisa ikut serta.
Sehingga, insiden di Cirebon ini diharapkan menjadi pelajaran pahit yang membawa perubahan signifikan dalam manajemen pangan nasional. Program Makan Bergizi harus berjalan dengan pengawasan berlapis untuk memastikan tidak ada lagi warga yang jatuh sakit akibat kelalaian teknis.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menindak tegas pelaku penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi sedang dipertaruhkan akibat adanya kasus keracunan massal yang cukup masif ini.
