Prabowo Instruksikan Bank Jemput Bola, Rekening Disiapkan untuk Seluruh Warga
POJOKNEGERI.com – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk aktif menjangkau masyarakat dan menyiapkan rekening bagi penduduk yang belum memiliki rekening perbankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening.
Pemerintah akan menggunakan data kependudukan sebagai dasar untuk mempersiapkan rekening tersebut.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Menurut Airlangga, pemerintah akan mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia.
Integrasikan Dukcapil dengan Sistem Pembayaran
Pemerintah tidak hanya menargetkan pembukaan rekening, tetapi juga ingin menghubungkan rekening masyarakat dengan sistem pembayaran digital. Airlangga menyebut QRIS akan menjadi salah satu infrastruktur yang digunakan dalam sistem tersebut.
“Terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway systemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ungkap Airlangga.
Integrasi tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan sekaligus memperluas penggunaan transaksi digital.
Pemerintah juga melihat rekening masyarakat sebagai sarana untuk mempercepat penyaluran berbagai program negara. Airlangga menyampaikan nantinya berbagai program-program pemerintah juga akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan untuk masyarakat tersebut.
Inklusi Keuangan Terus Didorong
Airlangga menyebut pemerintah memiliki modal yang cukup baik dalam memperluas akses keuangan. Berdasarkan data OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan juga menunjukkan perkembangan positif. Airlangga mengatakan capaian literasi keuangan Indonesia telah berada di atas standar OECD.
“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujar Airlangga.
Langkah pembukaan rekening secara lebih luas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat inklusi keuangan sekaligus membangun kanal yang dapat digunakan masyarakat untuk menerima berbagai program pemerintah secara langsung.
(*)
