POJOKNEGERI.com – Pemerintah akan mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai bantuan pemerintah lainnya dengan memusatkannya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Skema baru tersebut ditargetkan mulai berjalan pada September 2026 seiring bertambahnya jumlah koperasi yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan, termasuk barang bersubsidi.
“Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulhas usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Penyaluran Bantuan Dipusatkan di KDMP
Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah akan memusatkan seluruh penyaluran bansos dan bantuan pemerintah lainnya melalui Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan fungsi KDMP sebagai infrastruktur pemerintah yang melayani masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Ia menambahkan, operasional penyaluran melalui koperasi tersebut ditargetkan mulai berlangsung pada September 2026.
“Operasi kita perkirakan September,” sambung Zulhas.
Puluhan Ribu Koperasi Siap Beroperasi
Dalam kesempatan itu, Zulhas mengungkapkan pemerintah telah menerima laporan mengenai perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga September 2026, sebanyak 25.000 KDMP diperkirakan telah siap beroperasi.
Pemerintah juga menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 35.862 koperasi pada akhir 2026.
“September ini tadi menurut Wapang (Wakil Panglima TNI) akan jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya,” tuturnya.
Pemerintah Lakukan Pembinaan Selama Dua Tahun
Selain memperluas jumlah koperasi yang beroperasi, pemerintah akan melakukan pembinaan dan penyempurnaan terhadap KDMP selama dua tahun. Setelah proses tersebut selesai, pengelolaan koperasi akan diserahkan kepada pemerintah desa karena koperasi tersebut merupakan milik desa.
“2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini. Desa, karena itu koperasi milik desa. Ya, jelas ya,” ujar Zulhas.
(*)
