Wawali Saefuddin Zuhri Tekankan Kepemimpinan Berintegritas, Jabatan Adalah Amanah
POJOKNEGERI.com – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri mengajak para calon pemimpin administrator untuk membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Saefuddin saat memberikan ceramah dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda, Senin (13/7/2026).
Mengusung tema “Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak”, kegiatan ini menjadi wadah penguatan kapasitas aparatur agar mampu menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki nilai moral dan tanggung jawab sosial.
Pelatihan tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, serta tiga peserta dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Jabatan Publik Harus Menghadirkan Manfaat bagi Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa jabatan bukanlah simbol kekuasaan maupun fasilitas untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, setiap amanah jabatan harus dijalankan dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan para peserta agar tidak terjebak pada kebanggaan atas jabatan yang diemban, tetapi lebih fokus menciptakan dampak positif melalui keputusan dan kebijakan yang dibuat.
“Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Saefuddin menyampaikan bahwa seorang pejabat publik harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebab, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan.
Masyarakat Semakin Kritis, Integritas Menjadi Kunci Kepemimpinan
Saefuddin menjelaskan bahwa perkembangan zaman membuat masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat kini memiliki harapan besar terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Karena itu, ia meminta para administrator pemerintahan menjaga integritas serta menjauhi sikap arogan yang dapat mengurangi kepercayaan publik.
Menurutnya, pejabat yang memiliki kewenangan harus tetap rendah hati dan memahami bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kita ini disumpah saat menerima amanah jabatan. Jangan menunda pelayanan, jangan mempersulit masyarakat, dan jangan merasa lebih tinggi dari orang yang datang meminta pelayanan,” ujarnya.
Pancasila Harus Menjadi Cara Berpikir Seorang Pemimpin
Saefuddin juga menekankan pentingnya menjadikan wawasan kebangsaan sebagai landasan berpikir dalam menjalankan pemerintahan.
Baginya, pemimpin tidak cukup hanya memahami Pancasila sebagai konsep yang dipelajari secara teori, tetapi harus mampu menerapkan nilai-nilainya dalam setiap keputusan.
“Wawasan kebangsaan bukan hafalan, tetapi cara berpikir seorang pemimpin,” katanya.
Ia menyebut Pancasila harus menjadi pedoman moral yang mengarahkan pemimpin dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Pancasila bukan simbol, tetapi operating system bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila menjadi sistem dalam diri seorang pemimpin, maka setiap keputusan yang diambil akan mengarah pada kepentingan rakyat dan tujuan berbangsa yang benar,” ungkapnya.
Pelayanan Publik Harus Berlandaskan Keadilan dan Kesetaraan
Lebih lanjut, Saefuddin menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan erat dengan praktik pelayanan publik.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kata dia, harus melahirkan integritas moral dan spiritual. Sementara nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Ia mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak memberikan pelayanan berdasarkan kedekatan pribadi, latar belakang suku, agama, maupun kelompok tertentu.
“Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila dalam birokrasi,” tegasnya.
Saefuddin kemudian mengajak peserta memahami bahwa setiap keputusan seorang pemimpin harus selalu berangkat dari pertanyaan mendasar: siapa yang mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
“Ketika Anda mengambil satu keputusan, siapa sebenarnya yang sedang Anda layani?” tanyanya kepada peserta.
Menurutnya, jawaban atas pertanyaan itu harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menyiapkan Pemimpin Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045
Saefuddin turut mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 menghadirkan berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), perubahan dunia kerja, krisis global, hingga ancaman korupsi.
Ia berharap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator mampu menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis dan karakter kuat dalam mengambil keputusan.
Melalui penguatan nilai integritas, pelayanan publik, dan kepemimpinan berbasis Pancasila, para administrator diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya.
(*)
