POJOKNEGERI.com – Pemerintah mempercepat upaya transisi energi rumah tangga untuk menekan ketergantungan terhadap impor LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi bauran energi nasional.
Ia menjelaskan bahwa konsumsi LPG dalam negeri masih sangat bergantung pada impor sehingga membebani devisa negara dan subsidi energi.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif dan memasukkannya ke dalam usulan pagu anggaran tahun 2027 melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Impor LPG dan Beban Devisa
Bahlil menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang mencapai sekitar 80 persen kebutuhan nasional. Ia menilai kondisi tersebut terus menguras devisa negara dalam jumlah besar setiap tahun. Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, ia mengatakan:
“Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita akan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada harga saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” ungkap Bahlil di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Ia menilai beban tersebut tidak ideal jika terus berlangsung dalam jangka panjang karena dapat mengganggu stabilitas fiskal dan neraca perdagangan energi nasional.
Dorongan Kompor Listrik sebagai Alternatif
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mulai mendorong penggunaan kompor listrik sebagai solusi energi rumah tangga. Bahlil menyebut kebijakan ini sebagai tahap awal diversifikasi energi yang lebih luas, termasuk opsi lain seperti CNG.
“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA,” ujarnya.
Pemerintah menilai kompor listrik dapat menjadi substitusi LPG di sektor rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan dengan akses listrik yang stabil.
Pembahasan Anggaran Masih Berjalan
Terkait implementasi program, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah masih membahas detail anggaran dan jumlah unit kompor listrik yang akan disalurkan. Ia menyebut keputusan final belum keluar dan masih menunggu pembahasan dengan DPR.
“Ini kan baru satuan tiga ini kan belum keluar. Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” kata Bahlil.
Pemerintah menargetkan kejelasan program dapat ditetapkan setelah pembahasan pagu anggaran selesai, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai perencanaan.
EBTKE dan Program Motor Listrik
Selain kompor listrik, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk program kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dana tersebut tercantum dalam pos Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp815,56 miliar.
“Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
(*)
