POJOKNEGERI.com – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah melakukan reformasi besar dalam tata kelola rekrutmen guru.
Ia menilai sistem yang berjalan saat ini belum memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di Indonesia.
Karena itu, ia mengusulkan penghapusan skema PPPK dan PPPK paruh waktu, serta penyatuan seluruh rekrutmen guru melalui jalur CPNS.
Ia menyampaikan usulan tersebut kepada wartawan pada Senin (4/5/2026), dengan menekankan pentingnya sistem kepegawaian yang lebih sederhana, terpusat, dan adil bagi seluruh guru di Indonesia.
Dorongan Penyederhanaan Sistem Kepegawaian Guru
Lalu Hadrian meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem rekrutmen guru yang masih terfragmentasi. Ia mendorong penyatuan status kepegawaian agar tidak lagi terdapat berbagai skema yang berjalan bersamaan.
“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem kluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan bahwa negara perlu mengambil alih pengelolaan secara lebih terpusat agar kualitas dan pemerataan guru dapat terjamin di seluruh wilayah.
Soroti Ketimpangan dan Masalah di Lapangan
Dalam penjelasannya, Lalu Hadrian menyoroti berbagai persoalan yang muncul akibat sistem kepegawaian guru yang dinilai belum sinkron. Ia menyebut banyak guru menghadapi ketidakpastian karier hingga keterlambatan pembayaran gaji, terutama di daerah.
Ia juga menilai bahwa perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah turut memperburuk kondisi di lapangan, sehingga menciptakan ketimpangan dalam kesejahteraan guru.
“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini agar tidak terus merugikan tenaga pendidik.
Usulan Sentralisasi
Lalu Hadrian menilai sentralisasi rekrutmen guru melalui satu jalur CPNS dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ia meyakini sistem tersebut akan memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.
Ia juga menekankan bahwa negara harus hadir lebih kuat dalam mengatur sistem pendidikan, khususnya terkait tenaga pengajar yang menjadi ujung tombak kualitas sumber daya manusia.
“Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, maka negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin. Guru adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga negara harus hadir dengan sistem yang adil dan pasti,” ungkapnya.
(*)
