Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan UMKM untuk Tekan Pengangguran
POJOKNEGERI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pengunrangan angka penganguran di Kota Tepian.
DPRD menilai bahwa solusi nyata untuk menekan angka pengangguran bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan bahwa kebijakan anggaran daerah melalui APBD seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Arah anggaran harus lebih banyak menyentuh sektor yang benar-benar mampu membuka lapangan kerja. UMKM adalah salah satu yang paling potensial,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini porsi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penguatan UMKM masih belum terlihat jelas.
Karena itu, ia mendorong adanya transparansi sekaligus komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak hanya bersifat programatis, tetapi benar-benar berdampak.
Anhar juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur tetap penting, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
Infrastruktur Bukan Jawaban Jangka Panjang
Menurut Anhar, dominasi proyek infrastruktur dalam pembangunan memang penting, tetapi dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja hanya bersifat sementara.
Setelah proyek selesai, tenaga kerja yang terlibat berkurang, bahkan sering kali berasal dari luar daerah.
“Pembangunan fisik itu perlu, tapi sifatnya sementara. Setelah selesai, tenaga kerja yang terlibat juga berkurang, bahkan sering kali berasal dari luar daerah,” katanya.
Produk Lokal Jadi Strategi Konkret
Enggel baru yang muncul dari pernyataan ini adalah dorongan agar pemerintah mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD.
Kebijakan sederhana ini diyakini mampu memperkuat perputaran ekonomi di masyarakat.
“Hal sederhana seperti penggunaan produk lokal di setiap kegiatan pemerintah itu dampaknya besar. Perputaran ekonomi jadi lebih terasa di masyarakat,” jelas Anhar.
Dengan kebijakan tersebut, UMKM lokal tidak hanya mendapat pasar yang lebih luas, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing.
Anhar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan sekadar angka. Sektor padat modal seperti tambang dinilai memiliki kontribusi terbatas terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, UMKM mampu menciptakan peluang kerja berkelanjutan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui kebijakan wajib produk lokal, DPRD Samarinda berharap APBD tidak hanya menjadi alat pembangunan infrastruktur, tetapi juga instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dengan begitu, peluang kerja bagi warga Samarinda akan semakin terbuka, sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi daerah.
(ADV/DprdSmd)
