Tito Karnavian: Pemulihan Pascabencana Sumatera Butuh Rp59,25 Triliun
POJOKNEGERI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan anggaran pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera mencapai Rp59,25 triliun. Pemerintah menilai angka tersebut diperlukan untuk memperbaiki berbagai fasilitas strategis yang rusak akibat bencana yang melanda sejak akhir November lalu.
Dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di kompleks parlemen, Banda Aceh, Selasa (30/12), Tito menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pemulihan secara menyeluruh dan melibatkan banyak kementerian serta lembaga.
“Untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, kita memerlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara,” kata Tito.
Ia menekankan bahwa Aceh membutuhkan dana terbesar karena skala kerusakan lebih parah dibandingkan daerah lain. Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga membutuhkan dana besar, namun masih di bawah kebutuhan Aceh.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan komponen dana tersebut untuk membangun kembali fasilitas publik yang rusak. Pemerintah akan merevitalisasi kantor desa, memperbaiki fasilitas kesehatan, serta membangun jembatan yang hancur akibat banjir dan longsor.
“Seluruh K/L akan mengeroyok pekerjaan itu,” ucapnya, menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Dampak Luas Bencana
Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir November telah menimbulkan dampak luas.
Tito merinci bahwa bencana tersebut telah memengaruhi 52 kabupaten/kota di tiga provinsi.
“Ada 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumut, dan 16 lagi di Sumbar,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana meluas hingga ke berbagai daerah dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Meski sejumlah wilayah terdampak mulai membaik, Tito menekankan bahwa beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus.
“Tujuh daerah masih perlu kita konsen. Nomor satu adalah Aceh Tamiang. Kemudian Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ucapnya.
Daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam proses pemulihan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan dasar masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial masyarakat.
Revitalisasi kantor desa, misalnya, pemerintah anggap penting karena kantor desa menjadi pusat pelayanan administrasi warga.
Pemerintah juga harus segera memperbaiki fasilitas kesehatan agar masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh layanan medis dengan baik.
Sementara itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan jembatan karena jembatan berhubungan langsung dengan akses mobilitas warga dan distribusi logistik.
Dengan estimasi anggaran sebesar Rp59,25 triliun, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat dan efektif.
Tito menekankan bahwa kerja sama antarinstansi menjadi kunci keberhasilan. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus melakukan pemulihan secara terencana agar dana besar tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai kebutuhan pemulihan.
(*)
