POJOKNEGERI.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan kalangan buruh yang meminta agar status driver online (ojol) berubah dari mitra menjadi pekerja.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan DPR masih mengkaji berbagai kemungkinan sebelum mereka mengambil keputusan final terkait kebijakan tersebut.
Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan usulan tersebut saat mereka hadir dan menyampaikan aspirasi di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026).
Dalam pertemuan itu, para buruh menilai sistem kemitraan yang saat ini berlaku sering merugikan pengemudi karena aplikator mengendalikan penuh aturan kerja.
Perwakilan Gebrak, Sunarno, menegaskan bahwa pihaknya mendorong perubahan status tersebut demi memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada para pengemudi.
“Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk mendorong pemerintah menetapkan statusnya menjadi pekerja. Kami menolak status mitra. Karena dalam sistem mitra, pihak aplikator masih menentukan aturan secara sepihak,” ucap Sunarno.
DPR Sebut Status Ojol Masih dalam Tahap Simulasi
Dasco merespons permintaan perwakilan ojol tersebut. Dasco mengatakan bahwa mereka masih menyimulasikan berbagai opsi status driver.
“Tadi pembahasan mengenai apakah menjadi pekerja atau mitra masih kami simulasikan. Ke depan, organisasi kawan-kawan ojol tetap akan kami ajak berbicara dan kami ajak berembuk,” jawab Dasco.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melibatkan para pengemudi dan organisasi terkait dalam proses diskusi agar mereka mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam kebijakan yang mereka hasilkan.
Pemerintah Bahas Perubahan Skema Industri Aplikasi
Dasco juga menjelaskan bahwa pemerintah merancang perubahan dalam sistem industri aplikator transportasi daring. Ia menyebut pemerintah berupaya mengambil bagian dalam struktur kepemilikan perusahaan aplikasi untuk memperkuat pengawasan kebijakan.
Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan sistem secara bertahap, termasuk menurunkan biaya yang aplikator kenakan kepada pengemudi.
“Karena ini aplikator, pemerintah sudah mengambil sebagian kepemilikan, sehingga pemerintah akan menyesuaikan sistem kebijakan secara perlahan tapi pasti, karena hal ini menyangkut sistem yang kompleks. Langkah pertama, pemerintah akan menurunkan biaya yang aplikator ambil. Dari sebelumnya 20 atau 10 persen, sekarang aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari total pendapatan,” kata dia.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam struktur kepemilikan salah satu aplikator transportasi online dan mengambil sebagian saham di perusahaan tersebut. Langkah ini, menurutnya, memperkuat kontrol negara dalam pengaturan industri digital.
Meski berbagai opsi sudah mereka bahas, DPR dan pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai status pengemudi ojol. Mereka masih melanjutkan dialog dengan serikat buruh dan komunitas pengemudi untuk mencari titik tengah antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri transportasi online.
(*)
