POJOKNEGERI.com – Pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya akan membersihkan berbagai persoalan yang menghambat jalannya program tersebut, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kendala kesiapan fasilitas pelayanan gizi di sejumlah daerah.
Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG mengatakan telah meminta waktu satu bulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Zulhas Minta Waktu Satu Bulan kepada Presiden
Zulhas sapaan akrabnya menyebut pemerintah akan menggunakan waktu satu bulan untuk melakukan penataan dan perbaikan terhadap berbagai hambatan yang selama ini muncul dalam program MBG.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” ujar Zulhas.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya akan menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah lanjutan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik.
Setelah proses pembenahan selesai, pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kemudian akan meminta arahan terkait keputusan dan kebijakan berikutnya yang akan diterapkan.
Banyak Persoalan Ditemukan di Lapangan
Saat ditanya mengenai persoalan yang akan dibenahi, Zulhas menyebut terdapat banyak hal yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu fokus utama adalah dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh sejumlah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya,” jelas Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah juga akan memeriksa kembali kesesuaian antara lokasi penerima manfaat dengan kesiapan SPPG sebagai pelaksana layanan makanan bergizi.
Sejumlah titik yang sebelumnya telah ditentukan masih menghadapi kendala karena belum memiliki SPPG. Di sisi lain, terdapat pula lokasi yang sudah membangun fasilitas, tetapi belum dapat beroperasi karena berbagai hambatan.
Hasil Evaluasi Akan Dibawa ke Presiden
Zulhas menegaskan proses pembenahan ini dilakukan agar pemerintah dapat menentukan langkah yang lebih tepat dalam menjalankan program MBG ke depan.
“Pokoknya 1 bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” kata Zulhas.
Pemerintah berharap penataan tersebut dapat memperbaiki pelaksanaan MBG, memastikan program berjalan sesuai tujuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dan pelaksanaan program.
(*)
