POJOKNEGERI.com – Pemerintah membuka peluang melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak terkait tidak terpaku pada satu skema pelaksanaan, melainkan mengkaji berbagai alternatif yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
Presiden Minta Kajian Berbagai Alternatif
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan.
Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih mengatur pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’,” kata Agustina kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.
Agustina menjelaskan arahan Presiden menunjukkan pemerintah tidak menutup kemungkinan menghadirkan mekanisme baru apabila hasil kajian membuktikan alternatif tersebut lebih efektif dan tetap sesuai dengan tujuan program MBG.
Kantin Sekolah Masih Sebatas Usulan
Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah belum menjadi keputusan pemerintah. Opsi tersebut masih berada pada tahap pembahasan bersama berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh aspek pelaksanaannya dapat dipertimbangkan secara matang.
Ia menegaskan pemerintah akan menelaah setiap alternatif secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum, kesiapan pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kualitas layanan program.
“Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” ujarnya.
Agustina menambahkan hasil kajian nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan langkah selanjutnya.
Pemerintah Diberi Waktu Satu Bulan
Presiden Prabowo juga memberikan tenggat waktu sekitar satu bulan kepada seluruh pihak terkait untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Selama periode tersebut, pemerintah diminta mengevaluasi berbagai skema agar pelaksanaan program semakin efektif tanpa mengabaikan aspek tata kelola dan akuntabilitas.
“Kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” lanjut Agustina.
Ia mengatakan Presiden menginginkan setiap rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan analisis yang kuat sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program nasional tersebut.
“Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujarnya.
“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” lanjut Agustina.
Melalui arahan tersebut, pemerintah memastikan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara menyeluruh. Seluruh alternatif, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah, akan dipelajari secara mendalam sebelum pemerintah memutuskan apakah skema baru perlu diterapkan atau tetap mempertahankan mekanisme yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis.
(*)
