POJOKNEGERI.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat upaya optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) setelah realisasi penerimaan hingga Oktober 2026 baru mencapai 47,87 persen dari target tahun berjalan.
Penguatan dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dengan membenahi sejumlah aspek yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan PAP, mulai dari pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaporan hingga rekonsiliasi data.
Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Lora Sari, mengatakan optimalisasi PAP tidak hanya bergantung pada penagihan, tetapi juga membutuhkan data potensi yang akurat dan dapat disandingkan dengan data pemanfaatan air di lapangan.
Menurutnya, pemutakhiran data menjadi penting untuk memastikan setiap pemanfaatan air permukaan yang menjadi objek pajak dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Yang kami perkuat bukan hanya penerimaannya, tetapi bagaimana data objek pajaknya bisa lebih akurat. Kemudian kepatuhan, pelaporan dan rekonsiliasi juga harus berjalan,” ujar Lora Sari.
Bapenda Kaltim juga mengoptimalkan peran Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Daerah. Tim tersebut melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Melalui tim terpadu, pemeriksaan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung potensi pemanfaatan air permukaan, terutama pada sektor yang memiliki aktivitas penggunaan air dalam jumlah besar.
Sektor pertambangan dan perkebunan menjadi salah satu sasaran dalam upaya pemutakhiran data tersebut.
Dari pemeriksaan lapangan, Bapenda dapat mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan air permukaan yang kemudian dicocokkan dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi pemanfaatan air di lapangan.
Lora menjelaskan, rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam proses optimalisasi PAP. Data dari berbagai sumber perlu disandingkan agar potensi penerimaan dapat dihitung dan ditindaklanjuti secara lebih tepat.
“Data itu harus kita rekonsiliasi. Jadi data yang ada di Bapenda kita cocokkan dengan kondisi di lapangan dan data dari pihak terkait. Dari situ kita bisa melihat potensi PAP secara lebih jelas,” katanya.
Selain persoalan data objek pajak, kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian. Bapenda terus mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Lora, pelaporan yang dilakukan secara tertib akan membantu pemerintah daerah mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai pemanfaatan air permukaan sekaligus potensi penerimaannya.
Karena itu, evaluasi penerimaan dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan realisasi sekaligus mengidentifikasi potensi yang masih dapat dioptimalkan.
“Optimalisasi ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Mulai dari pendataan objek, kepatuhan dan pelaporan, kemudian dilakukan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan,” ujarnya.
Dengan penguatan tersebut, Bapenda Kaltim berharap potensi PAP dapat dihimpun secara lebih optimal dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan potensi pemanfaatan air permukaan yang ada.
Lora menegaskan, upaya tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan pemutakhiran data dan koordinasi antarinstansi.
“Harapannya seluruh potensi yang memang menjadi objek PAP dapat terdata dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan,” pungkas Lora Sari.
(advbapendakaltim)
