POJOKNEGERI.com – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan perubahan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar tingkat serapan anggaran.
Diketahui, Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menyepakati Raperda tentang Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (30/9/2026) malam.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda H. Helmi Abdullah.
Persetujuan ini menjadi tahapan penting dalam proses pengesahan perubahan anggaran daerah setelah melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Apresiasi untuk DPRD dan Tim Anggaran
Dalam sambutannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, Panitia Khusus serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bersama-sama mempersiapkan dan membahas Raperda hingga mencapai tahap persetujuan.
Menurut Andi Harun, proses pembahasan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan sekadar persoalan mengubah angka pendapatan dan belanja.
Lebih dari itu, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk melakukan efisiensi, rasionalisasi dan penajaman prioritas agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.
“Penyesuaian anggaran yang kita sepakati hari ini bukan semata-mata kalkulasi matematis, melainkan bentuk efisiensi, rasionalisasi, dan penajaman prioritas agar setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Andi Harun juga menyoroti kesiapsiagaan menghadapi Karhutla yang menurutnya membutuhkan kerja bersama. Penanganannya, kata dia, menjadi salah satu bentuk konkret sinergi Pemerintah Kota Samarinda bersama TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat, termasuk para relawan kemanusiaan.
Selain itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan langkah percepatan pelaksanaan anggaran secara transparan, akuntabel dan efisien. Namun, percepatan tersebut tetap harus dibarengi dengan perhatian terhadap kualitas pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengawasan Pendapatan Daerah Diperkuat
Di sisi lain, Andi Harun mengajak DPRD turut memperkuat pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk penerimaan yang bersumber dari pemerintah provinsi.
Ia membuka ruang agar komisi maupun gabungan komisi DPRD dapat melakukan pembahasan bersama dengan dukungan data dari perangkat terkait, sehingga perhitungan dan penyaluran dana bagi hasil dapat dipastikan sesuai data yang konkret dan hak daerah.
Menutup sambutannya, Andi Harun kembali menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap kolaborasi, kritik, saran dan masukan dari DPRD terus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan Samarinda.
“Selain kita serius, hubungan dan relasi DPRD perlu dibangun dengan model baru: serius tapi bergembira,” ujarnya disambut suasana hangat peserta rapat.
(*)
