POJOKNEGERI.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta MPR mempertimbangkan kembali jadwal sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) baru yang direncanakan berlangsung pada Rabu (9/12).
Doli menilai jadwal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi ketentuan waktu pengajuan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Peringatan itu muncul setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengingatkan bahwa penghitungan tenggat waktu pengajuan nama calon wapres harus menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
Doli khawatir pelaksanaan sidang paripurna tanpa memenuhi ketentuan tersebut justru memunculkan persoalan prosedural dan konstitusional.
“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).
Ketentuan 14 Hari Kerja Jadi Sorotan
Doli menjelaskan, aturan mengenai proses pengusulan calon wapres telah mengatur secara jelas tenggat waktu yang harus dipenuhi presiden sebelum MPR menggelar sidang paripurna.
Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna berlangsung.
Menurut Doli, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan menggunakan hitungan hari kalender karena undang-undang telah memberikan penjelasan mengenai definisi hari yang digunakan.
“Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ucap dia yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Prabowo Dinilai Telah Melewati Tenggat
Doli kemudian menyoroti rencana pelaksanaan sidang paripurna pada Rabu (9/12). Jika MPR tetap menggunakan tanggal tersebut, Presiden Prabowo seharusnya sudah menyampaikan dua nama calon wapres pada Kamis (19/11).
Namun, hingga melewati tanggal tersebut, Prabowo belum menyerahkan usulan nama kepada MPR.
Situasi itu semakin menjadi perhatian karena dalam beberapa waktu terakhir Prabowo juga tengah menjalankan agenda kunjungan ke luar negeri.
“Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh,” kata Doli.
MPR Diminta Antisipasi Persoalan Hukum
Sebelumnya, Mahfud MD juga mengingatkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur tenggat pengajuan calon wapres selama 14 hari kerja.
Dengan perhitungan tersebut, Mahfud menilai Presiden Prabowo seharusnya menyerahkan dua nama calon wapres paling lambat Kamis (19/11) apabila sidang paripurna berlangsung pada 9 Desember.
Jika pemerintah belum memenuhi tenggat tersebut, pelaksanaan sidang paripurna pada tanggal yang direncanakan berpotensi menghadapi persoalan keabsahan prosedur.
Karena itu, Doli meminta MPR lebih cermat dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
“Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif,” katanya.
(*)




