POJOKNEGERI.com – Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi fenomena semakin banyaknya sekolah dasar negeri (SDN) yang kekurangan peserta didik pada awal tahun ajaran 2026/2027.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memilih memulai penanganan dengan melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
Fenomena minimnya murid baru di sejumlah SD negeri menjadi perhatian karena terjadi di berbagai daerah pada momentum dimulainya tahun ajaran baru.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi memengaruhi pemerataan layanan pendidikan, kebutuhan tenaga pendidik, hingga efektivitas pengelolaan sekolah negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kementeriannya kini tengah mengumpulkan data sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
“Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (17/7), dikutip dari detik.com.
Koordinasi Lintas Kementerian Disiapkan
Selain melakukan pendataan, Kemendikdasmen juga membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah ini dinilai penting karena pengelolaan sekolah dasar negeri berada di bawah kewenangan pemerintah daerah sehingga kebijakan penanganannya membutuhkan dukungan lintas kementerian.
Abdul Mu’ti mengatakan dirinya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, pemerintah akan menggelar rapat khusus untuk membahas penyebab sekaligus solusi atas banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan murid.
“Secara nonformal saya sudah menyampaikan masalah menurunnya jumlah murid SD kepada Bapak Mendagri. Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut,” kata Mu’ti.
Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan di berbagai daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari penurunan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, hingga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.
Fenomena Muncul pada Awal Tahun Ajaran
Persoalan minimnya murid mencuat bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 yang ditandai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada periode ini, pemerintah memantau pelaksanaan kegiatan di berbagai sekolah, termasuk kondisi penerimaan peserta didik baru.
Abdul Mu’ti juga meninjau sejumlah sekolah yang sedang melaksanakan MPLS untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan sekaligus menyerap berbagai masukan dari satuan pendidikan. Hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kondisi pendidikan dasar di berbagai daerah.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai pembahasan yang akan dilakukan bersama Kemendikdasmen. Saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7), Tito memilih belum mengomentari rencana koordinasi tersebut.
“Entar, saya jawab nanti dululah,” kata Tito menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Pendataan yang sedang dilakukan Kemendikdasmen diperkirakan menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Pemerintah perlu mengetahui jumlah sekolah yang terdampak, tingkat penurunan peserta didik, serta penyebab utama terjadinya kekurangan murid di setiap daerah.
(*)
