Dia juga menyarankan agar Mendagri segera mencabut SK Mendagri, yang menjadi dasar peresmian Hasan. Alfian juga meragukan Ketua PT mau melakukan pengambilan sumpah dan peresmian. “Tidak mungkin PT akan mengkhianati napas hukum. Kan PN adalah anak sendiri, yang sudah mengeluarkan produk hukum,” tambahnya.
Gubernur Kaltim Dr Isran Noor juga berpendapat putusan PN Samarinda sudah benar. “Oh ya, itu betul saja. Nggak salah PN itu. Memang sejak 2019, ketua DPRD itu urusan lembaga politik rakyat, bukan lagi milik partai,” jelasnya kepada wartawan.
Dalam sepekan ini, saya bertemu Pak Makmur dua kali. Pertama, saya bertemu ketika dia melayat jenazah tokoh senior Golkar Balikpapan, H Dahri Mamma. Kedua, ketika dia hadir dalam peluncuran buku saya “Bukan Pak Wali Lagi” di Kedai Kong Djie, Citra Niaga Samarinda, Rabu (7/9) malam.
Tak ada yang berubah pada diri Pak Makmur. Tetap hangat dan bersahaja.
Mantan bupati Berau dua periode ini, mengatakan apa yang dialaminya adalah bagian yang harus dijalaninya dalam politik. Dia mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari berbagai pihak.
Dia tahu betul politik itu penuh jatuh bangun. Seperti dikatakan Winston Churchill, mantan perdana menteri Britania Raya, 1940-1945. “Politics is a kind of war. Politik hampir semenarik perang dan sama berbahayanya.
Dalam perang, Anda hanya bisa dibunuh sekali, tetapi dalam politik, bisa berkali-kali.” Semangat dan tetaplah tegar, Pak Makmur!
Ditulis oleh Rizal Effendi, mantan Wali Kota Balikpapan dua periode
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
