Berlanjut, pada 16 Juni 2021 DPP Golkar merespon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kaltim dari Makmur ke Hamas
Lalu, pada 7 Januari 2022 Pihak Makmur HAPK ajukan gugatan ke PN Samarinda dengan nomor register 02/Pdt.G/2022/PN.Smr. Makmur menggugat putusan-putusan Golkar yang mem-PAW dirinya
Selengkapnya lihat di grafis
.jpg)
Akademisi Nilai Persoalan Internal Partai Merembet Kemana-mana
Soal dasar hukum pelantikan Hasanuddin Masud, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Najidah beri penjelasan juga mengenai ini.
"Hukum itu ada yang namanya alas hak. Hukum itu ada proses formil, ada proses materiil. Ya kalau diawali dengan proses yang salah, apakah produknya itu betul? Proses yang diawali dengan perbutan melawan hukum juga hasilnya tidak bisa dikatakan benar," kata Najidah dihubungi Sabtu (10/9/2022) malam.
Ia pun juga respon perihal kemiripan sengketa Ketua DPRD Kaltim ini merembet ke banyak hal. Dari sekadar persoalan internal partai hingga masuk ke ranah lembaga semacam dewan hingga pengadilan tinggi.
"Kalau dianalogikan dengan kasus Sambo, ya ini kan aslinya merupakan problem intern (Golkar). Yang akhirnya dibawa ke DPRD, dan sampai keluar SK, membuat juga lembaga peradilan terseret, mengikuti ritme," ujarnya
"Sesuatu yang sudah terang benderang dibuat ruwet sendiri. Ini masalah intern, yang akhirnya kemana-mana, diwarnai denga upaya yudikatif, dan akhirnya kita bisa menilai keputusanya Pengadilan Tinggi. Hanya urusan intern, sampai semua lembaga bisa kena," lanjutnya.
Persoalan baru disebut Najidah bisa juga muncul, yakni anggaran dalam proses pelantikan.
Diperkirakan, anggaran pelantikan mencapai ratusan juta. (Lengkapnya bisa dibaca di LINK INI)
"Pelantikan, ada anggaran yang keluar. Kan dipertanyakan. Anggaran digunakan atas proses yang dinilai melawan hukum. Putusan pengadilan loh yang ngomong. Loh kok bisa, dilabeli perbuatan melawan hukum tetapi dibiayai. Harus ada yang tanggung jawab," ujarnya.
"Siapa yang tanggung jawab mengeluarkan anggaran. Sehingga menimbulkan masalah baru. Ini kan ada orang berperang, masing-masing punya granat, punya senjata. Setelah berperang, bukan mereka (yang berperang), tetapi muncul granat baru," katanya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
