POJOKNEGERI.com – PDI Perjuangan (PDIP) memilih tidak terlibat dalam pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap itu sekaligus menegaskan posisi PDIP yang hingga kini memilih berada di luar barisan koalisi pemerintahan dan menjalankan peran sebagai partai penyeimbang.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya tidak menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan agenda partai-partai koalisi sehingga PDIP tidak memiliki alasan untuk ikut terlibat.
“Itu kan pertemuan parpol koalisi, buat apa PDIP ikutan?” kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo Punya Kewenangan Menentukan Pendamping
Deddy menegaskan Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan figur yang akan mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Dia menilai presiden lebih memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk karakter dan kemampuan sosok yang tepat untuk mengisi posisi wakil presiden.
Karena itu, PDIP tidak ingin mencampuri proses penentuan pengganti Gibran. Deddy menyebut keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
“Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan. Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” ujarnya.
Kompleksitas Pemerintahan Jadi Pertimbangan
Di sisi lain, Deddy mengingatkan Prabowo agar mempertimbangkan besarnya tantangan dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, banyaknya kementerian dan lembaga membuat koordinasi serta pengambilan kebijakan membutuhkan perhatian khusus.
Dia juga menyoroti kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik global yang belum menunjukkan situasi positif.
Kedua persoalan tersebut, kata dia, perlu masuk dalam pertimbangan presiden ketika menentukan sosok wakil presiden.
“Dengan jumlah kementerian lembaga yang begitu banyak tentunya mengelola pemerintahan menjadi sangat kompleks,” tuturnya.
“Belum lagi masalah ekonomi dan geopolitik yang kurang positif perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih wakil presiden yang baru,” imbuh dia.
Pernyataan Deddy menunjukkan PDIP memilih menjaga jarak dari pembahasan internal koalisi. Partai tersebut menyerahkan keputusan politik mengenai posisi wakil presiden kepada Prabowo, sembari menekankan pentingnya mempertimbangkan tantangan domestik dan internasional dalam menentukan pendamping presiden.
(*)
