POJOKNEGERI.com – Partai Demokrat memilih menjaga jarak dari dinamika perebutan kursi wakil presiden.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak memiliki agenda mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi tersebut.
Demokrat justru menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Sikap tersebut AHY sampaikan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY.
Keputusan ini sekaligus menegaskan posisi Demokrat di tengah dinamika politik terkait pengisian jabatan wakil presiden. AHY menyebut partainya memilih menghormati kewenangan presiden dan MPR sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
AHY Serahkan Pengusulan kepada Prabowo
Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.
Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, AHY juga mengaku telah meminta pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Keduanya berkomunikasi melalui panggilan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.
AHY Ingatkan Dinamika Politik Jangan Ganggu Pemerintahan
Di tengah perkembangan politik tersebut, AHY mengajak masyarakat menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru membangun spekulasi mengenai pengisian jabatan wakil presiden.
Menko Infrastruktur itu juga meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan proses konstitusional. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh menghambat program pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tutur AHY.
Ia kembali menekankan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan nama dan memilih menghormati kewenangan Prabowo dalam menentukan calon.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya.
(*)
