POJOKNEGERI.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai memeriksa pejabat tinggi yang terseret perkara tersebut melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta menjadi pejabat pertama yang menjalani sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Sidang ini menyusul penetapan Ahrie sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Menurutnya, Divpropam menjalankan pemeriksaan sesuai agenda yang telah direncanakan.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Divpropam Polri,” kata Johnny saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ahrie Jalani Sidang Etik Lebih Dahulu
Johnny menjelaskan, Polri tidak memeriksa seluruh personel yang terlibat secara bersamaan. Divpropam menggelar sidang secara bertahap dengan memulai pemeriksaan terhadap Ahrie.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada Terperiksa AS,” imbuh Johnny.
Sidang tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran profesi dalam perkara penyadapan ilegal.
Empat Jenderal Berstatus Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Ahrie sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Penyidik juga menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso dalam perkara yang sama.
Penyidikan kemudian berkembang setelah Bareskrim menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, para tersangka diduga menyusup ke perangkat komunikasi Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lainnya. Selain Presiden Prabowo, para tersangka diduga menyasar tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.
Dugaan tersebut membuat penyidikan perkara ini tidak hanya berfokus pada keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi korban penyadapan ilegal.
(*)
