POJOKNEGERI.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan desakan agar DPR segera mengambil sikap.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, meminta parlemen menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk merespons persoalan tersebut.
Ganjar menilai DPR memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menyikapi polemik legitimasi Gibran.
Ia meminta para anggota parlemen segera berkomunikasi dan menentukan langkah agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ganjar Soroti Kewenangan DPR
Ganjar mengingatkan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta parlemen mempertimbangkan kewenangan tersebut untuk menentukan respons terhadap polemik Gibran.
Menurutnya, DPR memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme konstitusional yang dapat digunakan.
Ia juga menilai sejumlah partai politik telah menyampaikan pandangan masing-masing sehingga parlemen tinggal mengomunikasikan sikap di antara mereka.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” kata dia.
Ganjar kembali menegaskan agar DPR tidak menunda penggunaan kewenangan yang dimilikinya.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!,” imbuhnya.
MA Kabulkan Kasasi Gugatan Subhan
Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan.
Gugatan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).
(*)
