POJOKNEGERI.com – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret oknum jenderal Polri menjadi perhatian.
Pengungkapan perkara tersebut dinilai menjadi momentum untuk menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pejabat dan aparat negara, harus tunduk pada hukum tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun penegakan hukum yang berlaku bagi semua pihak.
Ia menilai langkah hukum terhadap oknum jenderal yang diduga terlibat penyadapan menunjukkan upaya pemerintah mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11).
Menurut Syahganda, selama ini masyarakat kerap memandang hukum lebih mudah menjangkau kalangan bawah dibandingkan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Karena itu, ia menyebut Presiden Prabowo ingin membalik paradigma tersebut dengan memastikan aparat maupun pejabat negara tetap bertanggung jawab atas setiap tindakannya.
Penyadapan Jadi Pengingat bagi Pejabat Negara
Syahganda mengatakan pengungkapan kasus tersebut juga membawa pesan penting bagi seluruh pejabat dan birokrat.
Ia mengingatkan bahwa jabatan, fasilitas, serta berbagai kewenangan yang dimiliki aparatur negara bersumber dari kepercayaan dan uang rakyat.
Karena itu, setiap pejabat harus menggunakan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat, bukan bertindak di luar aturan.
Di sisi lain, Syahganda menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menaruh perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menopang kebutuhan dasar bangsa, terutama petani dan nelayan.
Pemerintah Soroti Kesejahteraan Rakyat
Ia menyebut perhatian pemerintah terhadap rakyat tercermin melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, pemerintah memangkas ratusan regulasi yang sebelumnya menyulitkan petani, termasuk aturan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” kata Syahganda.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas, mencatat produksi beras tertinggi dalam sejarah, serta memiliki cadangan beras pada posisi terkuat.
Syahganda menegaskan pemerintah masih menghadapi berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegas Syahganda.
(*)
