POJOKNEGERI.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kelanjutan jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan siap menjalani evaluasi setelah dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih berjalan.
Bahlil yang saat ini juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi, mengangkat, maupun memberhentikan anggota kabinet.
Menurutnya, posisi menteri merupakan jabatan pembantu presiden sehingga keputusan mengenai nasib seorang menteri berada di tangan kepala negara.
“Yang bisa mengevaluasi menteri itu hanya Bapak Presiden karena menteri itu adalah jabatan pembantu presiden dan mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi, meng-apa-kanpun anggota kabinet, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Ketua Umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa konstitusi menjamin kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet.
Karena itu, ia memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo sebagai pemegang mandat rakyat.
“Itu konstitusi menjamin, jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden sebagai yang mempunyai pemegang mandat rakyat,” ujar Bahlil.
Rangkap Jabatan Menteri ESDM dan Menko
Selain memimpin Kementerian ESDM, Bahlil kini juga mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia dilantik untuk posisi tersebut pada 1 Oktober 2026.
Penunjukan itu membuat Bahlil memegang dua jabatan menteri sekaligus. Kondisi tersebut turut memunculkan perhatian terhadap pengelolaan anggaran dan pembiayaan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa ia hanya menerima satu gaji meskipun menjalankan dua jabatan.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran setelah pemerintah menambahkan posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil Soroti Efisiensi Anggaran
Bahlil menegaskan bahwa penambahan jabatan dalam struktur pemerintahan tidak seharusnya otomatis meningkatkan pemborosan anggaran.
Ia mengaku ingin memastikan penataan organisasi tetap mempertimbangkan efisiensi penggunaan keuangan negara.
“Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu,” ujar Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
(*)
