POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) setelah pemantauan satelit menunjukkan ribuan titik panas masih terdeteksi di sejumlah wilayah.
Prabowo memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Ia datang langsung untuk melihat kondisi penanganan karhutla sekaligus mendengar laporan terkini dari pejabat terkait.
“Baik terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” kata Prabowo membuka rapat.
Prabowo lalu meminta pejabat daerah untuk melaporkan situasi terkini penanganan karhutla.
“Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?” ujarnya.
Ribuan Hotspot Terdeteksi
Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo kemudian memaparkan hasil pemantauan titik panas selama 24 jam berdasarkan data satelit.
Bulo menyebut satelit mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, pemantauan juga menemukan 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Menurut Bulo, titik panas tersebut terkonsentrasi di sejumlah kabupaten, terutama wilayah selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas prakiraan cuaca sebagai bagian dari strategi penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan, hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, terutama kawasan timur Kalimantan Barat, pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya telah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Namun, pemerintah menghentikan operasi tersebut karena kondisi atmosfer tidak menyediakan awan yang memadai untuk pelaksanaan modifikasi cuaca.
Bulo mengatakan pemerintah kembali menyiapkan OMC setelah memperoleh informasi mengenai potensi pertumbuhan awan dalam beberapa hari ke depan.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Pemerintah kini mengandalkan kombinasi pemantauan satelit, operasi udara, penanganan di lapangan, serta dukungan kondisi cuaca untuk menekan penyebaran karhutla di Kalimantan Barat.
(*)
