Mentan Tegas soal Dugaan Permainan Harga Pakan Ayam Izin Impor Bisa Dicabut

POJOKNEGERI.com – Pemerintah mengancam mencabut izin impor perusahaan yang terbukti memainkan harga pakan ayam.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pangan Mabes Polri segera memeriksa perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut untuk melindungi peternak dari tekanan biaya produksi.

Amran mengatakan pemeriksaan akan dimulai pada Rabu (12/8). Ia belum mengungkap identitas perusahaan karena pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan dugaan permainan harga.

“Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa, insyaallah mulai besok. Karena diduga mereka mempermainkan harga. Perusahaannya saya tidak sebut, tapi insyaallah mulai besok dari Satgas Mabes Polri mulai periksa. Kalau terbukti, izinnya saya cabut,” ujar Amran dalam keterangan resmi di Surabaya, Selasa (11/8).

Mentan Tegaskan Ancaman Sanksi

Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan perusahaan memainkan harga pakan. Ia mengatakan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas jika Satgas Pangan menemukan bukti pelanggaran.

“Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya. Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor,” tegasnya.

Menurut Amran, pemerintah perlu mengusut kenaikan harga pakan karena izin impor berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian. Ia menilai importir tidak boleh mengambil keuntungan dengan menaikkan harga yang kemudian membebani peternak.

“Itu masalah harga pakan dinaikkan, padahal izinnya di Kementerian Pertanian. Nah, dia (importir) yang dapat untung, kami yang dibully. Ini dosa apa? Jadi, enggak boleh. Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” ujarnya.

Pemerintah Kendalikan Harga Pakan

Pemerintah juga melanjutkan kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan biaya produksi peternak. Melalui skema tersebut, Bulog akan menyalurkan pakan hingga akhir tahun.

Kebijakan itu pemerintah jalankan setelah peternak ayam di sejumlah daerah mengeluhkan tingginya biaya produksi. Pada saat yang sama, tekanan terhadap harga jual telur turut mempersempit ruang usaha peternak.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan peternak. Pengawasan terhadap importir menjadi salah satu langkah untuk memastikan harga pakan tidak meningkat secara tidak wajar.

Dapur MBG Wajib Serap Telur

Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur untuk menjaga pasar hasil produksi peternak. Amran mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap telur sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Sudah ada instruksi, sudah ada surat, bahwa wajib menyerap sesuai juknis. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” ujarnya.

(*)