PUPR Samarinda Pastikan Tak Ada Longsor Baru di Proyek Terowongan Sultan Alimuddin
POJOKNEGERI.COM- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda memastikan tidak terjadi longsoran baru di kawasan proyek Terowongan Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan. Kepastian itu disampaikan setelah beredarnya video dan foto di media sosial yang menyebut adanya longsor baru di area mega proyek terowongan tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terowongan Samarinda, Rezky Samudra Aprilyan, mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan kondisi terkini. Dari hasil pemantauan, material tanah yang terlihat dalam unggahan media sosial disebut bukan berasal dari longsoran baru, melainkan sisa runtuhan dari longsor sebelumnya yang sempat terjadi di lokasi yang sama.
“Kalau kita lihat, kayaknya kan ini bukan longsoran baru, ini longsoran yang kemarin juga yang sudah terklarifikasi lah. Mungkin yang reruntuhan yang timbul mungkin peruntuhan di permukaan sisa-sisa yang kemarin,” ujar Rezky, Jumat (29/5/2026).
Pembebasan Lahan Rampung, PUPR Siapkan Desain Penanganan Lereng
Menurut Rezky, selama ini titik longsoran hanya berada di satu area yang sama dan tidak berkembang ke titik lain. Ia menjelaskan, lokasi longsor tersebut awalnya berada di luar batas Right of Entry (ROE) proyek atau di area lahan yang sebelumnya belum dibebaskan pemerintah. Namun kini, lahan tersebut sudah resmi masuk ke dalam area proyek setelah proses pembebasan lahan selesai dilakukan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan penanganan terhadap lereng yang mengalami longsor. PUPR Samarinda juga telah menyiapkan desain teknis penanganan untuk mencegah potensi pergerakan tanah lebih lanjut.
“Harus ditangani, dan desain juga sudah ada sih, desainnya untuk penanganan itu, mungkin akan dipapas di atas itu,” katanya.
Realisasi Fisik Terkendala Anggaran Daerah
Meski desain penanganan telah tersedia, pengerjaan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Rezky mengakui kendala utama saat ini berada pada ketersediaan anggaran, mengingat pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.
“Iya anggaran sih, karena kita masih melihat juga di situasi yang seperti ini kan,” ungkapnya.
Ia memperkirakan pengerjaan penanganan lereng kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun depan. Meski demikian, Rezky memastikan kondisi longsoran tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap struktur utama maupun fungsi operasional terowongan.
Menurutnya, area mulut terowongan sudah memiliki sistem perlindungan tersendiri dan lokasinya cukup jauh dari titik longsoran. Selain itu, pada bagian bawah lereng juga telah dipasang struktur tambahan sebagai penguat untuk mengantisipasi pergerakan tanah.
Terapkan Metode Regrading untuk Jaga Stabilitas Tanah
Rezky menjelaskan, metode penanganan yang akan diterapkan nantinya berupa regrading atau pemangkasan lereng. Skema tersebut dilakukan dengan cara mengurangi tingkat kemiringan lereng agar menjadi lebih landai dan stabil.
“Ya, paling kalau istilahnya regrading atau dipangkas lagi lah dan terus jadi lebih landai, kan itu juga udah kami bebaskan jadi sekarang punya area yang lebih luas,” jelasnya.
Ia mengatakan, luas lahan yang kini telah dibebaskan memungkinkan proses pemangkasan dilakukan secara maksimal. Tidak hanya itu, area sekitar lima meter di atas terowongan juga direncanakan akan dilakukan penimbunan sebagai bagian dari penguatan struktur lereng.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menilai potensi dampak longsoran terhadap terowongan dapat diminimalkan. Penimbunan dan penataan ulang lereng diyakini mampu meningkatkan stabilitas tanah di sekitar proyek.
Fokus Uji Kelayakan: Deteksi Deformasi Struktur Dalam Terowongan
Di sisi lain, PUPR Samarinda saat ini juga masih mematangkan rencana pengujian struktur terowongan. Pengujian itu nantinya akan mencakup sejumlah indikator teknis, termasuk kondisi lereng di sekitar area longsoran.
Meski begitu, Rezky menegaskan bahwa fokus utama dalam proses pengujian tetap berada pada kondisi bagian dalam terowongan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada deformasi atau pergerakan struktur yang dapat memengaruhi keamanan bangunan.
“Yang paling penting adalah deformasi di dalam dalam terowongannya itu yang lebih utama. Kalau di dalamnya ada pergerakan,” pungkasnya.
