Pembatasan Akses Ojol di Kawasan Pupuk Kaltim Picu Gelombang Kritik Publik

POJOKNEGERI.com – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari Grab, Gojek, hingga Maxim mendatangi kawasan PC milik PT Pupuk Kalimantan Timur pada Senin (2/3/2026) lalu.

Aksi tersebut terjadi setelah para driver hanya diperbolehkan masuk melalui Pos Security di Jalan Catelya, tepatnya di depan Bontang Kuring Resto & Cafe.

Kebijakan pembatasan akses bagi driver ojol ini lantas memantik kritik yang membanjiri media sosial.

Sebab kebijakan tersebut membuat driver ojol harus memutar lebih jauh untuk mengantar pesanan ke dalam kawasan, yang berdampak langsung pada pendapatan

Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi BEKESAH.co, @bekesahofficial, memperlihatkan ratusan ojol memadati Jalan Catelya. Tayangan itu telah ditonton lebih dari 42 ribu kali dan menuai puluhan komentar bernada kritik.

“Emang ada apa sih di situ, cuma perumahan saja tapi kesannya kaya punya negara sendiri,” tulis akun @mr._Bronx.

Komentar lain mempertanyakan konsistensi pengamanan dibanding kawasan industri lain. “Kalau komplek PC Badak mungkin lebih masuk akal karena dekat kilang. Lah kalau PC yang satunya ini?” tulis akun @septian.amr.

Nada serupa juga muncul di kolom komentar Facebook milik BEKESAH.co. Sejumlah warganet menilai pembatasan terlalu berlebihan dan menyulitkan masyarakat, termasuk pensiunan dan keluarga penghuni kawasan.

“Pensiunan dan keluarganya saja tidak bisa masuk buat jogging atau olahraga. Kebijakannya model jaga kawasan elit,” tulis akun Hadi Soesilo.

Kritik juga datang dari warganet yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada pekerja informal seperti ojol. Mereka menyebut pembatasan memperpanjang jarak tempuh, sementara tarif pengantaran dihitung berdasarkan jarak terdekat di aplikasi.

“Kasihan yang antar cuma berharap receh tapi dipersulit,” tulis akun lain.

Dampak bagi Driver Ojol

Sebelum mediasi dilakukan, para driver hanya diizinkan melintas melalui satu pintu akses. Kondisi ini memaksa mereka mengambil rute lebih jauh untuk sampai ke lokasi tujuan di dalam kawasan.

Bagi pengemudi, situasi tersebut berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya operasional. Semakin jauh jarak tempuh, semakin besar konsumsi bahan bakar, sementara ongkos kirim tetap mengikuti sistem aplikasi. Sejumlah driver juga menyampaikan bahwa kawasan PC selama ini bukan hanya area perusahaan, tetapi juga kawasan permukiman yang dihuni masyarakat dan keluarga karyawan.

Menanggapi polemik tersebut, VP Keamanan Pupuk Kaltim, I Made Darmadi Giri, menyatakan pembatasan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan internal. Menurutnya, kawasan yang dibatasi masuk dalam Zona 1 hingga Zona 4 perusahaan, yang merupakan area operasional.

“Banyak terjadi kecelakaan kerja. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, tapi sudah masuk area perusahaan,” ujarnya yang juga dilansir dari BEKESAH.co.

Ia menambahkan, pembatasan juga bertujuan meminimalisir potensi tindak pencurian. Meski tidak ada kasus besar, beberapa kejadian kecil seperti pencurian helm di Masjid Baiturrahman dalam kawasan pernah terjadi.

“Sudah pasang CCTV, tapi kadang pelakunya pintar,” katanya.

Selain itu, I Made menegaskan kebijakan tersebut juga merupakan respons atas masukan dari penghuni kawasan yang menginginkan sistem keamanan diperketat.

“Karena ada banyak masukan dari penghuni di dalam, tugas kami mengatur sistem pengamanan dengan baik,” jelasnya.

Hasil Mediasi

Setelah aksi protes, dilakukan mediasi antara manajemen dan perwakilan driver ojol. Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah poin, termasuk pendataan driver yang beroperasi di kawasan dan penyesuaian mekanisme akses. Manajemen menyebut para driver akhirnya memahami bahwa kawasan tersebut termasuk bagian dari objek vital perusahaan, sehingga ada aturan yang harus dipatuhi.

“Karena ada banyak masukan dari penghuni di dalam, tugas kami sebagai keamanan mengatur sistem pengamanan dengan baik, dan pihak ojol juga akhirnya menerima dan memahami,” tandas I Made Darmadi Giri.

Namun demikian, diskursus di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Di media sosial, sebagian warganet tetap mempertanyakan proporsionalitas kebijakan tersebut, terutama karena kawasan PC juga berfungsi sebagai area hunian. Beberapa komentar bahkan membandingkan pengamanan kawasan dengan penjagaan rumah pejabat negara, menyebutnya terlalu ketat untuk konteks perumahan.

Polemik ini memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan keamanan perusahaan dan kebutuhan akses publik. Di satu sisi, perusahaan berkewajiban menjaga area operasional yang termasuk kategori strategis. Di sisi lain, pembatasan akses berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pengamat sosial di Bontang menilai komunikasi publik menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Transparansi alasan pembatasan serta sosialisasi yang memadai dinilai dapat meredam spekulasi.

Hingga kini, kebijakan pembatasan tetap diberlakukan dengan penyesuaian hasil mediasi. Sementara itu, perbincangan di media sosial masih berlangsung, mencerminkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang bersinggungan langsung dengan ruang publik dan mata pencaharian warga.

Di tengah dinamika tersebut, perusahaan dan masyarakat diharapkan dapat menemukan keseimbangan antara aspek keamanan dan kepentingan ekonomi, agar aktivitas di Kota Bontang tetap berjalan harmonis tanpa mengorbankan keselamatan maupun kesejahteraan.

(tim redaksi)