Xi Jinping Dorong Kolaborasi Global, Tegaskan AI Tak Boleh Dikuasai Satu Negara
POJOKNEGERI.com – Presiden China Xi Jinping menyerukan perubahan arah dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar tidak hanya dikendalikan oleh satu kekuatan global.
Ia mendorong kerja sama antarnegara untuk memastikan teknologi AI dapat berkembang secara terbuka dan memberikan manfaat bagi masyarakat dunia, terutama negara-negara berkembang.
Seruan tersebut disampaikan Xi saat membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Jumat (17/7).
Dalam pidatonya, Xi menekankan bahwa China siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses dan membantu negara lain membangun kemampuan di bidang AI.
Xi Sebut AI Harus Menjadi Hasil Kerja Sama Dunia
Xi menilai perkembangan AI tidak boleh menciptakan kesenjangan baru antara negara maju dan negara berkembang. Menurutnya, seluruh negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi tersebut.
“Pengembangan AI tidak boleh menjadi panggung solo bagi satu negara saja, melainkan sebuah simfoni dari kerja sama internasional,” kata Xi, melansir Al Jazeera.
Xi mengatakan kerja sama global menjadi kunci agar AI dapat berkembang secara adil. Ia juga memperingatkan agar isu keamanan tidak digunakan secara berlebihan untuk membatasi pertukaran teknologi antarnegara.
“Kita harus bersama-sama menentang sikap yang berlebihan dalam mengaitkan konsep keamanan nasional dengan bidang AI, atau mengutamakan keamanan atau negara di atas keamanan negara lain,” lanjut dia.
Pernyataan Xi muncul di tengah meningkatnya persaingan teknologi antara China dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa.
Kedua pihak selama ini berselisih terkait pembatasan akses terhadap teknologi canggih, khususnya semikonduktor yang menjadi komponen penting dalam pengembangan AI.
Ketegangan Teknologi China dan AS Masih Berlanjut
Pemerintah Amerika Serikat dalam beberapa kebijakan terakhir memperketat pengawasan terhadap pengiriman teknologi AI ke perusahaan yang memiliki hubungan dengan China. Washington menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional.
Pada Mei lalu, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan pemberitahuan yang mempertegas pembatasan pengiriman semikonduktor kepada anak perusahaan China yang berada di luar negeri. Kebijakan itu bertujuan menutup celah hukum dalam aturan kontrol ekspor teknologi.
Pedoman tersebut menyatakan bahwa kewajiban memperoleh izin ekspor untuk chip AI canggih berlaku bagi seluruh perusahaan yang memiliki kantor pusat atau induk usaha di China.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar persaingan antara Washington dan Beijing dalam memperebutkan pengaruh di industri AI global. China sendiri terus memperkuat kemampuan domestiknya agar tidak bergantung pada teknologi asing.
Xi Tekankan AI Tetap Harus Dikendalikan Manusia
Selain menyoroti kerja sama internasional, Xi juga menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia dalam pengembangan AI. Ia menilai teknologi tersebut harus tetap berada dalam pengawasan manusia agar tidak menimbulkan risiko yang sulit dikendalikan.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta sistem tanggap darurat guna memastikan AI selalu berada di bawah kontrol manusia,” ujarnya.
China dalam beberapa tahun terakhir menjadikan AI sebagai salah satu sektor strategis dalam kebijakan industrinya. Pemerintah China menggelontorkan investasi besar untuk membangun ekosistem AI nasional, mulai dari pengembangan chip, infrastruktur komputasi, hingga aplikasi teknologi untuk kebutuhan masyarakat.
(*)
