POJOKNEGERI.com – Pemerintah Kota Samarinda terus mempercepat pembenahan sistem transportasi perkotaan melalui rencana pengoperasian angkutan massal pada 1 April 2027.
Program ini tidak hanya menawarkan alternatif mobilitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi kemacetan dan menekan antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini mematangkan berbagai persiapan agar layanan transportasi publik tersebut dapat beroperasi sesuai target.
Kehadiran angkutan massal ini diharapkan mampu mengubah pola mobilitas masyarakat yang selama ini masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan pihaknya telah memaparkan master plan pengembangan angkutan massal kepada Kementerian Perhubungan.
Dari hasil pembahasan tersebut, pemerintah menyepakati dua trayek awal, yakni trayek 1A dan 1B.
“Trayek 1A, 1B itu adalah titik pemberangkatan dari Pasar Pagi atau Teras Samarinda 2 ke Lempake,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Dua Trayek Awal Hubungkan Pusat Kota dengan Lempake
Pemkot Samarinda merancang dua trayek perdana untuk membuka akses transportasi publik dari kawasan pusat kota menuju Lempake. Rute tersebut menjadi tahap awal pengembangan layanan angkutan massal yang nantinya diharapkan mampu menjangkau kebutuhan perjalanan masyarakat secara lebih luas.
Dishub juga membahas nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Pemkot Samarinda. Kesepakatan tersebut telah masuk dalam rencana strategis (renstra) sebagai landasan pelaksanaan program.
Dari sisi pendanaan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran melalui APBN dalam bentuk stimulus penyediaan layanan angkutan umum massal dengan skema pembelian layanan atau buy the service.
Melalui skema ini, pemerintah tidak perlu membeli armada bus secara langsung. Sebaliknya, pemerintah membayar operator berdasarkan jarak tempuh layanan yang mereka operasikan.
“Membeli layanan itu artinya bus tidak dibeli, tetapi kita membayar operator dengan rupiah per kilometer. Kemudian operator wajib menjalankan SPM atau standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Skema tersebut sekaligus mendorong operator memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat memperoleh layanan transportasi yang terukur dan berkualitas.
Siapkan 16 Bus Ber-AC dengan Kapasitas 40 Penumpang
Untuk mendukung operasional tahap awal, pemerintah menyiapkan 16 unit bus berpendingin udara (AC). Setiap bus memiliki kapasitas maksimal 40 penumpang, dengan komposisi 28 tempat duduk dan 12 penumpang berdiri.
Kapasitas tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat, terutama mereka yang setiap hari melakukan aktivitas dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Dengan tersedianya armada angkutan massal, masyarakat memiliki pilihan mobilitas selain menggunakan sepeda motor maupun mobil pribadi.
Transportasi Publik Jadi Strategi Tekan Antrean BBM
Selain membenahi tata kelola transportasi, Pemkot Samarinda juga menargetkan program ini mampu mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU.
Selama ini, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi turut meningkatkan kebutuhan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pentingnya penyediaan transportasi umum yang memadai.
Manalu menegaskan, kehadiran angkutan massal menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi antrean kendaraan yang kerap mengular hingga ke bahu jalan.
“Kehadiran angkutan umum ini, strategi kita juga untuk mengurangi terjadi antrean di SPBU-SPBU,” sebutnya.
Menurutnya, Samarinda selama ini belum memiliki layanan angkutan umum massal yang memadai. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Pemerintah berharap kehadiran layanan baru tersebut dapat mendorong perubahan kebiasaan masyarakat secara bertahap. Semakin banyak warga yang menggunakan transportasi publik, semakin besar pula peluang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan konsumsi BBM bersubsidi.
Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik
Keberhasilan program angkutan massal tidak hanya bergantung pada kesiapan armada dan operator. Dukungan serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting agar layanan tersebut dapat berjalan optimal.
Pemkot Samarinda berharap masyarakat mulai mempertimbangkan transportasi publik sebagai pilihan utama untuk bepergian, terutama ketika layanan sudah beroperasi dengan rute dan standar pelayanan yang ditetapkan.
“Nah, dengan adanya angkutan umum ini nanti itu kita harapkan nanti semua beralih ke public transport,” pungkasnya.
(*)
