Sementara 16% adalah kasus penelantaran dan kekerasan ekonomi lainnya.

Sementara itu, pada tahun 2023, Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat 391.296 pengajuan perceraian; 701 di antaranya adalah dengan alasan poligami, 32.646 karena ditinggalkan salah satu pihak, dan 240.987 karena perselisihan terus-menerus.

"Baik penelantaran maupun perselisihan terus-menerus ditengarai terkait dengan isu perselingkuhan dan praktik beristri lebih dari satu," sebut Andy.

Praktik poligami berdasarkan temuan Komnas Perempuan seringkali sengaja tidak dicatatkan atau tidak prosedural karena dilakukan tanpa izin istri, tanpa izin atasan dan izin pengadilan.

Praktik serupa ini bagi Komnas Perempuan merupakan tindak kejahatan perkawinan karena dengan sengaja tidak menginformasikan atau mengabaikan penghalang sah atas perkawinan lebih dari satu istri yang hendak dilakukan.

"Perselingkuhan atau perkawinan siri menjadikan perempuan baik sebagai isteri maupun perempuan lainnya di dalam relasi tersebut menjadi korban maskulinitas laki-laki (suami)," imbuhnya. (*/detik)