Prabowo Catat Sejarah, Jadi Presiden Pertama Sampaikan KEM-PPKF di Paripurna DPR
POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo akan menjadi presiden pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di paripurna DPR.
Sebab kata dia, presiden-presiden sebelumnya biasanya diwakili para menteri dalam paripurna DPR.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” kata Dasco kepada awak media saat meninjau ruang paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/5).
Lebih lanjut, ia mengatakan sebetulya dalam praktik ketatanegaraan tak ada aturan yang mengharuskan Presiden hadir langsung dalam paripurna DPR.
Sebab, kata Dasco, presiden bisa diwakili menterinya.
Namun, tak ada pula larangan Presiden untuk hadir langsung dan menyampaikan pidato.
Saat ditanya lebih lanjut, Dasco tak mengungkap alasan Presiden Prabowo ingin hadir langsung besok.
“Alasannya, jangan tanya saya,” kata Dasco yang dikenal pula sebagai Ketua Harian Gerindra–partai yang dipimpin Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.
Konfirmasi Rencana Kehadiran Presiden
Diberitkan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan Presiden Prabowo direncanakan hadir secara langsung dalam rapat paripurna tersebut.
“Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir paripurna),” kata Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Saan menjelaskan, Presiden Prabowo akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk RAPBN 2027. Menurut dia, langkah tersebut menjadi hal baru dalam tradisi rapat paripurna DPR.
“Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Ia juga menilai agenda ini menjadi momen perdana Prabowo hadir dan berpidato dalam rapat paripurna DPR sejak menjabat sebagai presiden.
“Ya, yang saya tahu ya (perdana),” katanya.
Selama ini, presiden biasanya menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR setiap 16 Agustus bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan APBN. Namun kali ini, pemerintah memilih menyampaikan arah kebijakan ekonomi lebih awal melalui forum paripurna DPR.
Bahas Arah Ekonomi dan Fiskal 2027
Penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 diperkirakan akan memuat arah kebijakan ekonomi nasional pemerintah dalam menghadapi dinamika global dan tantangan domestik. Pemerintah kemungkinan akan menyoroti target pertumbuhan ekonomi, inflasi, belanja negara, hingga strategi menjaga stabilitas fiskal.
Selain agenda ekonomi, rapat paripurna juga akan membahas laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026. Setelah laporan disampaikan, DPR akan melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Agenda lainnya ialah penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai revisi Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR kemudian akan mengambil keputusan untuk menetapkan revisi tersebut menjadi RUU usul DPR.
Dengan sejumlah agenda strategis tersebut, rapat paripurna kali ini dipandang menjadi salah satu forum politik penting menjelang pembahasan RAPBN 2027.
(*)
