Dengan ditarikanya perizinan pertambangan oleh pemerintah pusat, tentu hal tersebut akan memberi dampak negatif. Terlebih bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan.
Terlebih, DBH yang selama ini terjadi juga tak memberi manafaat signifikan bagi masyarakat. Ia pun berharap dengan adanya regulasi keterbukaan akuntanbilitas dan partisipasi bisa menjadi harapan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Ruang masyarakat ini sangat minim ya. Artinya, bagaimana hak masyarakat ini dapat bersuara dan dilibatkan dalam forum resmi maupun forum konsultasi publik," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
