Ia pun merasa aneh jika bola liar seperti wacana penundaan pemilu 2024 ini terus dibiarkan tanpa ada ketegasan jelas dari pemerintah.
SelengkapnyaPradarma Rupang, Dinamistrator Jatam Kaltim, mengatakan di Kaltim sudah tersebar 1.444 ijin perusahaan tambang, dan ditambah PKB2B disepanjang 5,2 juta meter dataran di Kaltim.
SelengkapnyaDengan ditarikanya perizinan pertambangan oleh pemerintah pusat, tentu hal tersebut akan memberi dampak negatif. Terlebih bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan.
SelengkapnyaChudry Sitompol dosen Universitas Indonesia (UI) yang menilai bahwa perpindahan IKN juga akan menjawab banyak kebutuhan yang diperlukan masyarakat Kaltim.
Selengkapnya