.jpeg)
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, khususnya yang terjadi di sektor pertambangan dan kehutanan.
Selengkapnya
Kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selengkapnya_dan_Muhammadiyah_terima_izin_pengelolaan_tambang_dari_pemerintah.jpeg)
Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai pro-kontra.
Selengkapnya
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan.
Selengkapnya_KH_Yahya_Cholil_Staquf_(Gus_Yahya).jpg)
Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu organisasi keagamaan yang bakal mendapatkan izin usaha pertambangan.
Selengkapnya
29 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) bahkan dengan lantang meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.
Selengkapnya
Dihubungi terkait penanganan tambang ilegal, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan jika hal tersebut terlebih dahulu ia tanyakan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.
Selengkapnya
Kesuksesan hilirisasi komoditas nikel, membuat Presiden Jokowi ingin menerapkan di sektor pertambangan.
Selengkapnya