POJOKNEGERI.COM - Kontrak COVID-19 yang diperkirakan sampai 2024 mendatang, bisa jadi menjadi salah satu alasan penundaan Pemilu mendatang.
Ini berkaitan dengan kesepakatan sejumlah negara dengan perusahaan farmasi global terkait penjualan vaksin. Oleh karena itu jangan heran, varian-varian baru akan terus bermunculan.
Varian baru Omicron bisa jadi menjadi trigger vaksin booster 3, di tengah belum selesainya vaksinasi 1 dan 2 yang ditargetkan sampai Juni 2022.
Kemungkinan akan adalagi vaksin booster 4, sambil kita menunggu kira-kira varian apa yang dijadikan trigger, apakah son of omicron, atau varian siluman lainnya.
Benar saja, ternyata baru saja saya bahas, ternyata sudah ada berita rencana pemerintah untuk vaksin booster ke-4.
Itu asumsi pertama. Nah, kenapa pilkada serentak bisa tetap diselenggarakan pada tahun sebelumnya, sebab belum tegas kontrak penjualan vaksin.
Kali ini sudah tegas. Kita bisa lihat, pasca COVID-19 di Wuhan, China yang pertama kali, sebab China negara besar, sehingga membutuhkan kemasifan yang sangat luar biasa. Artinya, butuh trigger yang besar untuk memulai.
Kini varian-varian baru cukup diletupkan melalui negara-negara kategori miskin atau negara sedang berkembang, kawasan Afrika misalnya.
Kontrak vaksin tersebut pada akhirnya memaksa pengalokasian anggaran negara tumplek ke situ, sehingga sektor ekonomi lain terganggu.
Yang menyebabkan aliran keuntungan cuan hanya berada di sektor proyek kesehatan, yang notabene pemainnya masih sangat terbatas. Lihat saja semenjak perjalanan covid, bak jamur muncul pemain-pemain usaha baru di sektor kesehatan. Belum lagi tekanan kepentingan para pengusaha digital dan virtual yang sangat menanggok untung di era covid ini.
Nah jika alasan yang dikemukakan Gus Muhaimin alias Cak Imin penundaan pemilu karena kondisi keuangan negara terdampak kondisi ekonomi yang tidak pasti, ada benarnya juga. Karena pada saat pelaksanaan pilkada serentak yang lalu, kemungkinan negara masih punya stok simpanan uang. Namun sudah 15 bulan, ternyata siklus jebakan global mengenai covid ini belum berkesudahan. Kondisi ini menyulitkan skema kapitalisasi politik.
=================
Asumsi kedua, penggarapan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). UEA adalah kelompok yang memastikan berinvestasi. Tidak main-main, ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Bisa ratusan, bahkan ribuan triliun. Meski belakangan terungkap investasi di IKN ada keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Kenapa ada Tony Blair di situ, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu penasehat IKN Nusantara. Ya, karena Tony Blair merupakan anggota The 48 Group Club – atau bisa disebut Commite 48, mirip-mirip Commite 300. Commite 48 ini adalah jaringan bisnis dan politik China yang bermarkas di London.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
