POJOKNEGERI.COM - Penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperkirakan kerugian akibat kebijakan ini mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.
"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," kata Bhima, Minggu (9/3/2025).
Menurut Bhima, penundaan ini berdampak pada peserta yang telah lolos seleksi CPNS tetapi belum menerima gaji sebagai pegawai negeri, meskipun banyak di antaranya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama.
Dengan rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta per bulan ditambah tunjangan, maka selama sembilan bulan penundaan, potensi pendapatan yang hilang per pegawai mencapai Rp 27 juta.
Selain hilangnya pendapatan individu, penundaan pengangkatan CPNS juga menciptakan pengangguran semu karena banyak peserta seleksi telah berhenti dari pekerjaan sebelumnya.
Hal ini memperburuk kondisi pasar tenaga kerja, terutama di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat di sektor swasta.
Bhima menyoroti beberapa faktor di balik penundaan ini, di antaranya menurunnya anggaran pemerintah, efisiensi belanja untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perencanaan yang kurang matang dari Kemenpan-RB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk menyelaraskan proses pengangkatan agar dilakukan secara serentak.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera menyusun roadmap pengangkatan serentak CPNS 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi.
Meski demikian, Bhima menekankan bahwa kebijakan ini tetap berisiko menurunkan daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi para calon pegawai yang terdampak langsung oleh penundaan pengangkatan. (*)
