POJOKNEGERI.COM - Kekuasaan Elon Musk tampaknya mulai dibatasi, terutama dalam hal pemangkasan pegawai negeri sipil (PNS) di Amerika Serikat.
Presiden AS, Donald Trump, menginstruksikan bahwa keputusan terkait kepegawaian akan diserahkan kepada para Menteri kabinet, bukan kepada Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ia pimpin.
Trump mengarahkan anggota kabinetnya untuk bekerja sama dengan DOGE dalam pengelolaan pengeluaran dan pengurangan tenaga kerja.
Namun, keputusan akhir terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi wewenang para pemimpin departemen masing-masing.
"Kami baru saja mengadakan rapat dengan sebagian besar menteri, Elon, dan yang lain, dan itu sangat positif. Sangat penting bagi kami memangkas ke level yang seharusnya, tetapi penting juga mempertahankan orang terbaik dan paling produktif," kata Trump melalui platform Truth Social.
Pemangkasan besar-besaran yang dilakukan DOGE telah memicu tuntutan hukum serta kekhawatiran dari anggota Kongres Partai Republik.
Beberapa menteri kabinet Trump juga merasa kesal ketika Musk memerintahkan pegawai federal untuk menguraikan pekerjaan mereka atau menghadapi risiko PHK.
Di sisi lain, Trump tetap memuji Musk dan DOGE setelah pertemuan dengan para menteri.
"Saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa," katanya kepada wartawan. Musk pun menyebut pertemuan tersebut sebagai "sangat produktif" dalam unggahan di platform X.
Trump menegaskan bahwa arahan kepada anggota kabinetnya adalah untuk mempertahankan pegawai yang benar-benar dibutuhkan.
Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa Musk tetap memiliki peran dalam proses efisiensi.
"Jika mereka bisa memangkas, itu lebih baik. Jika mereka tidak memangkas, Elon akan memangkasnya," tegas Trump.
Trump dan Musk memang telah lama berupaya mengurangi jumlah tenaga kerja federal, dengan rencana pemecatan ribuan pegawai serta penutupan beberapa lembaga pemerintah.
Kecepatan dan intensitas pemangkasan ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik sendiri, serta mendorong tuntutan untuk transparansi yang lebih besar dalam proses tersebut. (*)
